14 Kabupaten/Kota, 3 Dunia Usaha, 1 Organisasi Profesi, dan 4 Organisasi Masyarakat di Kalimantan Barat Tandatangani dan Deklarasikan Komitmen Kabupaten/Kota Layak Anak

Pontianak – Dalam rangka mempercepat pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, serta mendukung komitmen Kalimantan Barat menjadi Provinsi Layak Anak, 14 Kabupaten/Kota, 3 Dunia Usaha, 1 Organisasi Profesi, dan 4 Organisasi Masyarakat di Kalimantan Barat pada hari ini, 22 Maret 2017 menandatangani dan mendeklarasikan komitmen bersama untuk menuju Kabupaten/Kota Layak Anak. Deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama ini difasilitasi oleh yayasan kemanusiaan untuk kesejahteraan anak, Wahana Visi Indonesia (WVI) serta dilaksanakan atas sepengetahuan dan disaksikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Prof. Yohana Susana Yembise dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M.

Dalam komitmen ini, terkandung komitmen untuk mengkoordinasikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditujukan untuk percepatan pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan seni budaya, serta perlindungan khusus. Selain itu, terkandung juga komitmen untuk melibatkan peran aktif  anak dalam proses perencanaan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota layak anak dengan berdasar kepada prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, non-diskriminasi, perdamaian serta keadilan sosial.

Keempat belas kabupaten kota tersebut adalah Kabupaten Melawi, Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, dan Kota Pontianak.

Sementara itu, pihak dunia usaha, organisasi profesi, serta organisasi masyarakat yang turut menandatangani komitmen bersama ini adalah PT Bank Kalbar, Harris Hotel Pontianak, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kalbar, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalbar, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Kalbar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Kalbar, Dharma Wanita Provinsi Kalbar, dan Wahana Visi Indonesia (WVI)

Komitmen ini digalang melalui lokakarya Advokasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 yang difasilitasi oleh WVI dan Dinas PPPA Kalimantan Barat selama dua hari sejak 20 Maret hingga 21 Maret 2017 kemarin.

Melalui kata sambutannya dalam lokakarya tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, M. H., mengatakan bahwa saat ini anak-anak masih dianggap sebagai kaum marginal dalam pembangunan, padahal keberadaan mereka sangat penting. “Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat mencatat bahwa pada tahun 2016 dari 5.333.204 penduduk Kalimantan Barat, 1.347.003 adalah anak-anak. Artinya 25% dari penduduk Kalimantan Barat adalah anak-anak, dimana mereka merupakan 100% calon pemimpin dan pilar utama pembangunan di Kalimantan Barat di masa depan, sehingga merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan anak Kalimantan Barat sebagai Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Urusan perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi merupakan urusan dan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah namun juga seluruh unsur masyarakat.”

“Kegiatan selama dua hari ini kami harapkan dapat menambah wawasan kita terhadap pemenuhan hak-hak anak, sehingga dapat diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak anak,” lanjutnya.

“Saya menyambut baik rencana seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat  untuk berinisiasi menjadi Kabupaten  Layak Anak. Saya yakin, dengan komitmen bersama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat ini untuk melindungi anak dengan mewujudkan seluruh Kabupaten/Kota nya menuju KLA, sehingga seluruh Kabupaten/Kota akan memiliki kekuatan untuk melaksanakan pemenuhan hak dan perlindungan anak seperti yang saya sebutkan di atas. Ini harus menjadi komitmen seluruh warga Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat mulai dari Pimpinan, jajaran SKPD, para orangtua, dan anak-anak. Dalam kesempatan ini saya ingin berpesan kepada Gubernur dan seluruh Bupati/Walikota untuk mengangkat dan menuangkan masalah anak secara tetap dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah, bahkan masuk dalam grand design atau cetak biru pembagunan wilayah provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Menteri Yohana Yambise.

Di Kalimantan Barat, Wahana Visi Indonesia hadir di 49 desa di tujuh Kabupaten Kota, yaitu Landak, Kubu Raya, Sintang, Melawi, Sekadau ,Sambas dan Bengkayang. Pelayanan Wahana Visi Indonesia di provinsi ini terdiri dari program pendidikan, program  kesehatan dan sanitasi, program ekonomi dan program partisipasi dan perlindungan anak. Menurut Doseba Tua Sinay, CEO dan Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia, ”Program-program ini semuanya juga berkontribusi kepada indikator-indikator dari lima klaster hak anak dalam Kabupaten/Kota Layak Anak. WVI bersama koalisi Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak serta Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan juga turut ambil bagian dalam memberikan masukan terhadap pengembangan petunjuk teknis indikator-indikator KLA, khususnya pada klaster 3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. WVI juga ikut mendukung penguatan kelembagaan dalam KLA dengan memfasilitasi wilayah dampinganya untuk siap mengambil komitmen menuju KLA, seperti momen berharga tiga hari ini.”

”Segala upaya akan kami lakukan agar anak-anak di Kalimantan Barat bisa mendapatkan hak-hak mereka, termasuk upaya penghapusan kekerasan pada anak, khususnya kekerasan fisik dan seksual yang masih marak terjadi di tanah air kita, melalui pemberdayaan anak, pendampingan keluarga, penyesuaian norma sosial dan budaya yang ramah anak, penguatan sistem layanan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak, advokasi kebijakan yang berpihak pada anak, serta penguatan data dan evaluasi. Dengan begitu mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang berguna bagi negara dan khususnya bagi Provinsi Kalimantan Barat,” tambahnya.

Sekilas Mengenai Wahana Visi Indonesia (WVI)

Wahana Visi Indonesia (WVI) adalah yayasan kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk membawa perubahan berkelanjutan pada kehidupan anak, keluarga dan masyarakat yang hidup dalam keterbatasan tanpa membedakan latar belakang agama, ras, suku dan jender. WVI, sebagai yayasan yang berfokus pada kesejahteraan anak, melayani di sektor kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi, dengan pendekatan pengembangan masyarakat jangka panjang, manajemen bencana, dan advokasi. Saat ini mendampingi masyarakat di 46 wilayah di Indonesia melalui program pengembangan wilayah.