Warta 3 – 18 Mei 2011

Saat ini Bursa Efek Indonesia (BEI) telah meluncurkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) no. 80 tentang Mekanisme Syariah Perdagangan Saham dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang merupakan fatwa  guna memberikan rasa tenang kepada para investor pasar modal yang sangat memperhatikan prinsip syariah dalam berinvestasi.

Irwan Abdalloh sebagai Kepala Unit Pengembangan Pasar BEI menjelaskan bahwa Fatwa no. 80 ini bisa memberikan jawaban bagi masyarakat yang selama ini masih mempertanyakan kesyariahan dari transaksi saham di pasar reguler selama ini.

Menurut Irwan, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan apakah sistem perdagangan di BEI telah memenuhi prinsip syariah mengingat Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah mengeluarkan Daftar Efek Syariah (DES) sejak tahun 2007. Dan dengan dikeluarkannya fatwa ini, maka diharapkan keraguan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal semakin berkurang.

Irwan menambahkan, ISSI berisi saham-saham yang sudah meraih sertifikasi dari DSN MUI yang saat ini tercatat di BEI telah terdapat 214 saham syariah. Yang merupakan hasil pemeriksaan selama 6 bulan sekali mengikuti jadwal DES oleh Bapepam-LK, dan menurut Irwan, dari pemeriksaan selama 6 bulan sekali ini memungkinkan jumlah saham syariah akan terus bertambah.

Isi Fatwa no.8 ini di antaranya:

  1. Perdagangan efek di pasar reguler bursa efek menggunakan akad jual beli (bai’)
  2. Efek yang ditransaksikan adalah efek yang bersifat ekuitas yang sesuai dengan syariah (terdapat dalam DES)
  3. Pembeli boleh menjual efek setelah transaksi terjadi meskipun persetujuan terjadi di kemudian hari (T+3) berdasarkan prinsip qabdh hukmi (kepemilikan secara hukum)
  4. Mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan menggunakan akad bai’ al-musawamah (harga yang wajar)
  5. Self Regulation Organization (SRO) dapat mengenakan biaya ujrah (fee) untuk setiap jasa yang diberikan salam menyelenggarakan efek bersifat ekuitas, dan
  6. tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (ada sekitar 14 transaksi terlarang).