Sarapan Bersama Bung Rima – 11 Agustus 2012

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Pontianak diduga dilakukan oleh para spekulan yang melakukan penyelewengan solar bersubsidi. Kelangkaan BBM jenis solar ini bukan disebabkan oleh pengurangan kuota pasokan, tapi ulah spekulan dengan modus lama mengisi kendaraannya secara berulang ulang tersebar di beberapa SPBU. Hasil dari menimbun itu dijual lagi ke industri dengan mengambil untung dari harga BBM industri.
Pemerintah Kota Pontianak, melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), telah membagikan kartu kendali kepada kendaraan yang menggunakan solar bersubsidi sejak 1 Agustus 2012 lalu, bertujuan mencegah pengisian solar lebih satu kali yang saat ini disinyalir masih dilakukan para spekulan.

Pada kartu kendali tersebut sudah ditulis nama sopir, jenis kendaraan, asal perusahaan, angkutan yang dibawa, kapasitas pengisian BBM jenis solar bersubsidi, serta SPBU yang ditunjuk untuk melayani angkutan tersebut, yang dimulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB.  Sehingga para sopir truk maupun ekspedisi tidak bisa lagi mengisi solar lebih dari satu pada SPBU lainnya, setelah mereka mengisi solar pada SPBU yang telah ditunjuk dan berada di kawasan Kota Pontianak.

Kepala Dishubkominfo Kota Pontianak, Fuji Hartadi mengatakan kendaraan yang menerima Kartu Kendali ini adalah kendaraan yang membawa barang keluar daerah. Misalnya ke Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau dan daerah lainnya. Pada kartu kendali tersebut tercatat nomor polisi kendaraan beserta jumlah solar yang diperlukan. Satu kendaraan hanya boleh mengisi satu kali solar di satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang telah disepakati dengan jatah maksimal 80 liter.  Kendaraan yang memiliki kartu kendali ini dapat mengisi solar tanpa harus mengantri, namun harus sesuai jadwal pengisian yang telah ditetapkan yakni dari jam 10 pagi hingga 8 malam. Sementara kendaraan yang tidak memiliki kartu kendali diharuskan mengantri diatas jam 8 malam.

Fuji menambahkan, tujuan Pemerintah Kota Pontianak menerbitkan aturan mengatur jadwal pembelian BBM jenis solar bersubsidi yang ada di SPBU di Kota Pontianak agar tidak menimbulkan kemacetan dan menyebabkan kerusakan jalan. Kalau pengisian solar bersubsidi tidak sampai antre dan berdampak kemacetan maka kartu kendali itu akan dicabut dengan masa berlaku hingga 31 Desember 2012.

Kartu kendali ini seharusnya ditandatangani oleh Pemda Kota Pontianak, Hiswana, dan SPBU. Namun saat ini yang bersedia tanda tangan hanya Pemkot. Menurut Walikota Pontianak, Sutarmidji, hal ini jelas ada pihak yang takut akan jaminan stok minyak yang tidak jelas. Disinilah tampak bahwa sesungguhnya SPBU ikut berperan terhadap spekulan yang ada. Apalagi kuota BBM setiap harinya di setiap SPBU tidak jelas, kadang 20 ton, 16 ton, 8 ton dan lain sebagainya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kalimantan Barat, Ali Akbar meminta kepada Dinas Perhubungan untuk mengatur secara tegas tentang pembagian kartu kendali antrian solar ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan.

Ali Akbar menambahkan, pihak SPBU harus mendahulukan truk yang mempunyai kartu kendali antrian solar. Jangan mendahulukan pengantri siluman yang tidak memiliki kartu. Ali meminta kepada segenap aparat kepolisian yang berjaga di SPBU untuk memantau secara aktif pergerakan tangki siluman yang banyak meresahkan masyarakat dan tentunya merugikan negara.
Menanggapi hal ini, Sales Representatif Pertamina Wilayah Kalbar, Jhon Kaidir mengatakan pasokan solar yang ada di Kalbar dipastikan aman. Mengenai kartu kendali yang dibuat oleh Pemkot Pontianak, Jhon mengatakan jumlahnya masih di bawah alokasi harian. Misalnya di SPBU Sungai Jawi, saat ini rata-rata konsumsi perhari 16 ribu ton BBM jenis solar. Pemerintah Kota Pontianak menerbitkan kartu kendali perhari di bawah itu angka konsumsi 16 ribu ton perhari, sehingga setiap truk pasti bisa mendapatkan solar.

Mengenai masalah penambahan permintaan kartu kendali dan penambahan kuota keperluan solar di atas 80 liter pehari, Jhon memastikan Pertamina siap melayani dengan syarat semua data yang ada harus dipenuhi.