Browse By

600 Lebih Pejabat Pemkot Siap Dilantik

Pontianak – Sedikitnya 600 lebih pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan dilantik Wali Kota Pontianak, Sutarmidji. Pelantikan tersebut dilaksanakan secara bertahap, yakni tanggal 3 dan 4 Januari 2017. Menurut Sutarmidji, pelantikan sejumlah pejabat ini adalah konsekuensi dari adanya penggabungan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) baru dan adanya OPD baru. Selain itu, ada perampingan jabatan yang cukup banyak, jumlahnya lebih dari 100-an jabatan.

“Saya pastikan jabatan ini betul-betul murni dilihat dari kemampuan aparatur. Bahkan 95 persen lebih ini adalah pengukuhan. Artinya memang sesuai aturan harus dikukuhkan. Jadi sifatnya pengukuhan dan pelantikan,” ujarnya saat ditemui di kediaman dinasnya, Senin (2/1).

Ada beberapa eselon II yang terjadi pergeseran akibat konsekuensi dari perampingan OPD baru. Diantaranya, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang bergabung dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sehingga dengan demikian kaitan perpajakan akan ditangani BPKAD.

Diakuinya, dirinya sebenarnya cenderung ingin Dispenda tetap ada. Demikian pula Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ditiadakan, di mana pariwisata bergabung dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), sementara kebudayaan masuk dalam Dinas Pendidikan.

“Saya sebenarnya agak sedikit kecewa karena pariwisata itu bubar sebab pemerintah sekarang sedang menggalakkan sektor pariwisata tetapi kenyataannya sekarang di Pontianak Pariwisata dilebur dengan Dispora. Ini hasil dari diskusi dengan pusat. Ini yang tidak pas, tidak konsisten terhadap kebijakan yang dikeluarkan,” papar Sutarmidji.

Disesalkannya, ada daerah lain yang bisa membuat dinas urusan pajak dan retribusi sendiri. Hal ini dinilainya tidak baik sebenarnya untuk tata kelola pemerintahan sebab tidak ada keseragaman antara pemerintah daerah yang satu dengan lainnya.

“Harusnya kalau mau seragam, diseragamkan sesuai dengan aturan. Kota seragam dengan kota, kabupaten diseragamkan dengan kabupaten,” cetusnya.

Kemudian konsekuensi lain dari OPD baru yakni ada keterlambatan dalam pembayaran gaji. Namun pihaknya akan mengupayakan pembayaran gaji tidak melewati tanggal 12 Januari 2017. Hal ini disebabkan bukan lantaran ketidaktersediaan uang untuk pembayaran gaji, tetapi karena adanya perubahan struktur OPD baru.

“Jadi, harus ada kepala SOPD dulu, baru bisa dilakukan pencairan anggaran dan lain sebagainya,” jelas Midji.

Dirinya juga menegaskan, bahwa pergeseran kepala dinas sejumlah 4 hingga 7 dinas dikarenakan ada penambahan satu asisten. Kemudian ada satu OPD peningkatan status dari kantor menjadi dinas atau badan, ada pula yang dievaluasi.

“Ada beberapa lurah baru, kebetulan memang ada lurah yang perlu diganti karena sorotan masyarakat terhadap pelayanan. Ada tiga lurah baru,” sebutnya.

Diakuinya, ia masih memberi kesempatan kepada pejabat yang menduduki SOPD baru ini selama enam bulan ke depan. Seluruhnya akan dievaluasi kinerjanya mulai dari eselon II hingga ke bawah.  Wali kota dua periode ini memastikan, seluruh pejabat yang mengisi jabatan itu dilakukan secara transparan sesuai hasil tes kompetensi yang sudah ada selama ini.

“Jangan ada yang ngotot menuntut jabatan, semuanya harus introspeksi diri. Kalau ada yang dipensiunkan juga jangan ada merasa dibuang, atau ada masalah dan lain sebagainya,” kata Sutarmidji.

Hal tersebut diterapkan untuk memenuhi  kebutuhan organisasi dan  percepatan dalam pembangunan. Ia juga memastikan, siapapun yang tidak bisa bekerja dengan baik, tidak perlu masuk dalam SOPD itu. Bila perlu, katanya lagi, aparatur yang berusia 50 tahun dan kerjanya sudah ogah-ogahan, disarankan untuk mengusulkan pension dini saja. Sebab menurutnya, masyarakat butuh orang-orang yang bisa memberikan pelayanan cepat.

“Yang kira-kira tidak bisa mengikuti gerak irama percepatan pembangunan  kota silakan minta untuk dievaluasi,” imbuhnya. (Wati Susilawati)

Simak Warta Volare Senin-Jum’at Setiap Pukul 10.00 dan 21.00 di Volare 103.4 FM