Browse By

Atasi Limbah Industri Rumah Tangga Terkendala Izin IPAL

Warta 3 – 15 Mei 2012

Kualitas air parit besar Sungai Jawi di kawasan Jalan H. Rais A Rahman, sudah tercemar. Banyak faktor penyebab tercemarnya parit yakni limbah pasar ikan, limbah industri rumah tangga (home industry), limbah rumah tangga, dan beberapa faktor dominan lainnya. Hal ini diungkapkan anggota Komisi B DPRD Kota Pontianak HM. Safiun pada saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah industri rumah tanggga dan pasar di Sungai Jawi, Pontianak.
HM. Safiun mengatakan ada beberapa industri rumah tangga yang berada dibawah pembinaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pontianak masih membuang limbah industrinya ke parit Sungai Jawi. Oleh karena itu pihaknya mengharapkan agar Disperindag berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup guna mengatasi permasalahan air parit Sungai Jawi yang sudah tercemar. Pihaknya juga meminta kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak agar melakukan pemanggilan terhadap pemilik industri rumah tangga yang masih membuang limbah ke parit Sungai Jawi ini  untuk diberikan surat peringatan. Apabila surat peringatan yang ketiga kali ini masih tidak dipedulikan,maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menutup industri rumah tangga yang bersangkutan.

Sementara itu, Diana satu diantara pemilik industri rumah tangga mengakui limbah industri memang dibuangnya ke parit Sungai Jawi. Misalnya proses pembersihan kacang kedelai untuk pembuatan tempe.  Diakuinya, pemerintah kota berjanji akan memberikan solusi agar limbah industri yang dia jalankan tidak dibuang ke parit. Namun hingga saat ini janji tersebut belum terealisasi karena terkendala dana.

 

Terkait hal itu, Kusyadhi selaku Kepala Bidang Perindustrian Disperindag Kota Pontianak, mengatakan industri rumah tangga yang bermasalah terhadap limbah industri biasanya tidak mempunyai izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Karena pada saat akan mendapatkan tanda daftar industri, industri rumah tangga tersebut akan diperiksa terlebih dahulu mekanisme proses industrinya hingga sistem pembuangan limbah.

Lebih lanjut Kusyadhi mengatakan banyak persyaratan yang harus dipenuhi guna mendapatkan izin IPAL seperti Izin Lingkungan, dan Izin Gangguan (HO). Sementara kebanyakan dari industri rumah tangga itu tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan.

Kusyadhi menambahkan pemberian izin IPAL sendiri merupakan kewenangan dari Badan Lingkungan Hidup.  Dia menyarankan agar industri tempe itu memiliki IPAL. Sehingga limbah hasil produksi tidak mencemari lingkungan.