Browse By

Banyak Surat Pertanggungjawaban Bantuan Parpol Belum Sesuai Ketentuan

Pontianak – Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan partai politik Kota Pontianak kerap kali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pontianak, Zulkarnain mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, semua partai politik yang menerima bantuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, memang menyampaikan laporan, tapi sering kali tidak sesuai.

“Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut, masih banyak ditemukan laporan partai politik yang belum sesuai dengan ketentuan yang ada,” ujarnya dalam Bimtek Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol 2016 di Bappeda Pontianak, Rabu (23/11/2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 pasal 34 a, setiap partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan parpol, paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pemkot Pontianak tahun ini memberikan bantuan dana ke 11 parpol. Di mana hanya parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pontianak saja yang diberi. Jumlahnya disesuaikan dengan jumlah suara. Satu suara yang didapat senilai Rp5.000 sesuai peraturan Kemendagri. Total anggaran yang dikeluarkan Pemkot untuk dana parpol ini sejumlah Rp1,4 Miliar.

“Biasanya laporan terlambat dan tidak sesuai dengan peruntukan. Kelebihan pembayaran dan lain sebagainya,” jelasnya.

Per 1 Januari 2017, Peraturan BPK-RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Keuangan Dana Bantuan Partai Politik diterapkan. Semua laporan wajib sesuai dan benar, akan ada sanksi bila laporan yang diberikan partai tidak sesuai.

“Jadi tidak bisa lagi setiap partai politik itu untuk tidak menyampaikan laporannya dengan benar, karena akan ada tindak lanjutnya, akan ada rekomendasi yang disampaikan BPK. Sebelumnya hanya berupa review saja. Tapi tidak ada efek terhadap partai. Apakah dia membeli suatu barang itu sesuai atau tidak, apakah harus dikembalikan atau dipertanggungjawabkan,” terangnya.

Wakil Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono berharap tidak terjadi kekeliruan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh partai politik. Sebagaimana diketahui, besar dana yang diberikan 60 persen harus digunakan untuk pendidikan politik. Sisanya untuk operasional kesekretariatan.

“Harapan kita, partai menyampaikan SPJ secara benar dan tidak terjadi penyimpangan yang dapat mempengaruhi pemeriksaan opini keuangan Pemerintah Kota secara keseluruhan,” inginnya.

Dari total 11 partai, ada satu partai yang dananya ditunda karena ada permasalahan internal, yaitu PPP. Selama ini Pemkot memberikan dana bantuan sesuai aturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Tak ada aturan tambahan baru yang dikeluarkan oleh Pemkot.

“Kalau anggaran cukup, kita berikan sesuai aturan. Jadi tidak ada aturan baru dari Pemkot. Semua tergantung jumlah kursi dan suara paling banyak, yang jumlah (suara) nya paling banyak, paling besar dapatnya,” pungkasnya. (Wati Susilawati)