Browse By

Cegah Prostitusi Anak Anak Sekolah Tak Boleh Ngekos

Warta Volare Edisi 19 Januari 2015

Pontianak – Menyikapi maraknya prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur yang baru-baru ini terungkap, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengambli langkah-langkah antisipasi dengan mengeluarkan peraturan yang melarang anak usia sekolah khusus warga Kota Pontianak ngekos di kota ini.

Kebijakan ini diambil lantaran ada anak-anak usia sekolah yang berasal dari Kota Pontianak tetapi bermukim di rumah kos. Padahal jarak tempuh antara satu tempat ke tempat lainnya di Kota Pontianak tidak jauh dan mudah dijangkau sehingga tidak ada alasan anak-anak Pontianak usia sekolah menetap di rumah kos di kota yang sama.

“Kalau ada pemilik kos yang menerima anak Pontianak yang kos khususnya yang masih sekolah, maka kita akan ambil tindakan tegas karena Pontianak ini jarak tempuhnya tidak jauh. Kita mutar saja 5 kali keliling Kota Pontianak bisa. Jadi tidak ada alasan anak Pontianak itu ngekos,” ujar Wali Kota Pontianak, Sutarmidji di kediaman dinasnya, Kamis (19/2).

Tindakan tegas akan dijatuhkan kepada pemilik rumah kos apabila ditemukan di salah satu rumah kos pasangan kumpul kebo atau pasangan mesum, maka pemilik kos juga harus bertanggung jawab. Tak hanya pemilik rumah kos, Sutarmidji juga meminta para Ketua RT ikut berperan mengantisipasi perbuatan asusila di wilayahnya masing-masing.  Bila perlu masyarakat juga ikut mengontrol keberadaan rumah kos supaya tidak dijadikan tempat untuk berbuat mesum atau asusila.

“Kalau RT membiarkan rumah kos yang berada di wilayah kerjanya tidak melaporkan penghuninya 1 x 24 jam, Ketua RT-nya harus diganti. Masyarakat harus menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan. Makanya RT itu diangkat untuk menjamin kenyamanan lingkungan. Kalau Pak RT-nya tidak peduli, membiarkan, nah nanti kalau ada teroris yang bermukim di wilayahnya maka RT-nya bisa bermasalah,” katanya.

Pemkot akan dan telah mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku usaha yang menjadi media atau menyediakan ruang bagi mereka berbuat asusila maupun hubungan seks bebas.

“Kita sudah memberikan peringatan kepada beberapa hotel dan cottage. Tidak mustahil dalam waktu dekat kita akan tutup beberapa tempat penginapan yang kerap ditemui anak-anak atau pasangan yang sekamar tanpa adanya ikatan pernikahan,” tukas Midji.

Tak hanya terhadap pelaku usaha penginapan maupun rumah kos, terhitung mulai 1 Maret 2015, Pemkot juga tidak akan menerbitkan izin panti pijat maupun salon-salon.

Untuk kedua izin usaha tersebut sementara dibekukan. Terhadap salon-salon kecantikan yang terindikasi kuat menyediakan kamar-kamar untuk transaksi seks, Pemkot tidak lagi memberikan peringatan terhadap tempat usaha tersebut tetapi langsung ditutup dengan jangka waktu antara tiga bulan, enam bulan bahkan secara permanen dan mencabut izinnya. Begitu pula panti pijat, yang diperbolehkan hanya panti pijat yang benar-benar peruntukkanya bagi terapi kecantikan dan kesehatan.

“Tapi kalau panti pijat yang berkedok praktek prostitusi itu tidak bakalan kita izinkan. Ada beberapa panti pijat dan salon yang merusak generasi muda dijadikan ajang transaksi seks dengan menyediakan kamar khusus. Tidak boleh ada kamar-kamar walaupun dengan alasan untuk kamar karyawan, itu tidak kita izinkan. Tidak boleh ada kamar-kamar di salon kecantikan, kalau ditemukan kita akan tindak tegas,” tegasnya.

Para pria hidung belang yang kerap memanfaatkan anak-anak di bawah umur sebagai pelampiasan nafsu seksnya juga tak ketinggalan akan diberikan sanksi untuk memberikan efek jera sehingga mereka tidak lagi berbuat hal serupa.

“Saya minta para pelaku atau pria hidung belang yang memanfaatkan anak-anak di bawah umur untuk pelampiasan seksual, fotonya ditayangkan di media cetak maupun elektronik supaya masyarakat dan anak-anak tahu bahwa yang bersangkutan adalah pria hidung belang,” ucapnya. (sis))