Browse By

Dekopinwil Desak Pupuk Dikelola Koperasi

Warta Volare, 11 Februari 2015

Pontianak – Dewan Koperasi Wilayah (Dekopinwil) Kalimantan Barat mendesak Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalbar mengalihkan subsidi pupuk agar dikelola oleh koperasi.

Menurut Plt Dekopinwil Kalbar Sahardi Rahim, selama ini, pupuk dikelola pihak swasta. Padahal seharusnya yang paling tepat dalam mengurus pupuk ini adalah koperasi, terutama Koperasi Unit Desa (KUD).

“Koperasi pastinya memiliki kelompok petani. Nah, ini menjadi awal bagi pembagian pupuk subsidi pemerintah yang seharusnya dikelola koperasi karena mereka yang lebih tahu siapa-siapa petani yang membutuhkan pupuk,” paparnya.

Tidak hanya itu, kebanyakan kelompok petani itu adalah anggota koperasi sehingga jaringan untuk mendapatkan pupuk tidak sulit.

“Tempat yang tepat itu adalah koperasi bukan dikelola swasta. Selain harganya mahal, juga pasti sulit untuk mendapatkan pupuk itu, seperti yang terjadi sekarang ini yang langka terjadi,” jelasnya.

Kelangkaan pupuk kata dia, murni adalah keselahan pemerintah pusat. Untuk itu, kebijakan itu harus diubah dengan memprioritaskan koperasi sebagai reseller pupuk khusus petani.

“Saya rasa akan tepat sasaran karena petugas koperasi umumnya tahun siapa yang petani dan mana yang bukan. Untuk saya meminta pemerintah daerah untuk mendorong ini karena sesuai dengan target pak presiden swasembada pangan,” terang dia.

Swasembada pangan kata dia tidak akan terwujud jika pusat tidak mau mengubah regulasi yang ada, di mana koperasi wajib dilibatkan dalam penyaluran pupuk untuk petani.

“Pada orde baru, Presiden langsung turun tangan jika kelangkaan pupuk terjadi. Nah kita harap sekarang, pemerintah bisa melihat regulasi yang ada dan bisa mengubahnya untuk kepentingan petani dan koperasi,” ucapnya. (sis)