Browse By

Dispenda Stikerisasi Tempat Hiburan Tunggak Pajak

Pontianak – Sebanyak 10 tempat hiburan didatangi tim dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak bersama Satpol PP Kota Pontianak. Kedatangan tim ini untuk merazia sejumlah tempat hiburan yang menunggak pajak maupun yang belum mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak.

Tim mulai melakukan penyisiran ke sejumlah tempat kebugaran dan sebuah cafe serta tempat hiburan lainnya. Setelah dijelaskan maksud kedatangan tim razia, pemilik atau penanggung jawab usaha menandatangani surat pernyataan untuk segera melunasi pajaknya. Selain itu, dilakukan stikerisasi terhadap tempat usaha yang berbunyi ‘Peringatan, Tempat Usaha ini Belum Terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah/Tidak Bersedia Membayar Pajak Daerah. Jika dalam tujuh hari kerja, tidak mendaftar, melapor dan membayar pajak daerah ke Dispenda Kota Pontianak maka akan dilakukan penertiban’.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengembangan Dispenda Kota Pontianak, Ruli Sudira menyebut, razia yang digelar ini merupakan tindak lanjut tempat-tempat hiburan yang sudah diberikan peringatan sebelumnya. Peringatan itu tidak diindahkan sehingga pihaknya menyampaikan surat peringatan pelaksanaan razia. Secara administrasi, kata dia, pihaknya sudah menempuh prosedur namun oleh pelaku usaha atau wajib pajak tidak ditindaklanjuti.

“Karena tidak mengindahkan surat peringatan yang dilayangkan, maka kami bersama Satpol PP sebagai tim yang sudah dibentuk melakukan razia ini,” ujarnya saat memimpin tim razia, Selasa (22/11).

Ia menambahkan, razia ini bertujuan supaya para wajib pajak segera melakukan kewajibannya membayar pajak dari penghasilan usaha yang mereka peroleh. Sebagai pelaku usaha, sambung dia, mereka sudah menjalankan haknya untuk melakukan kegiatan usaha serta menikmati hasil pembangunan.

“Kalau sudah bicara hak, maka kaitannya dengan kewajiban yakni membayar pajak,” tandasnya.

Dijelaskan Ruli, tahapan prosedur yang dilakukan pihaknya, pertama melayangkan surat peringatan berupa surat teguran kepada wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yaitu berupa surat pemberitahuan atas omzet yang mereka peroleh dalam kegiatan usahanya.

Sampai jangka waktu yang ditentukan bila wajib pajak tidak melakukan pendaftaran atas usaha yang dijalankannya, maka pihaknya akan melayangkan kembali surat peringatan. Isinya, peringatan secara tertulis yang cukup diberikan sekali. Setelah surat peringatan itu diterima dan tidak juga direspon oleh wajib pajak, maka ada mekanismenya yang dinamakan surat peringatan untuk pelaksanaan razia.

“Bilamana surat peringatan pelaksanaan razia tidak juga mendapat tanggapan, maka tim akan menggelar razia terhadap obyek-obyek pajak yang belum melunasi kewajibannya, termasuk stikerisasi pada tempat usaha,” jelasnya.

Menurutnya, razia yang digelar ini masih dalam bentuk persuasif sebab pihaknya akan memberikan pembinaan supaya mereka segera melakukan kewajibannya melunasi pajak. Namun jangka waktu yang diberikan adalah tujuh hari kerja sejak penempelan stiker terhadap tempat usaha yang belum melunasi pajaknya.

“Apabila ini tidak memberikan efek terhadap mereka, maka kita sudah menyiapkan langkah-langkah selanjutnya yakni penutupan sementara dengan tim yang lebih besar dari pada ini,” tukas Ruli.

Sebab setelah jatuh tempo pada hari ketujuh tidak juga direspon oleh wajib pajak maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Dengan terbitnya SKPDKB itu, maka artinya sudah masuk tahapan administrasi penutupan sementara dengan penempelan stikerisasi bahwa tempat usaha dalam pengawasan karena tidak melakukan pembayaran pajak. Penutupan sementara ini, sambung Ruli, tidak ada jangka waktunya. Artinya, sepanjang wajib pajak belum melunasi pajaknya maka penutupan sementara tetap berlaku. Namun bila wajib pajak telah melakukan kewajibannya melunasi pajak, penutupan sementara itu akan dicabut dan tempat usaha tersebut boleh kembali beroperasi.

“Semakin cepat wajib pajak melakukan pelunasan terhadap tunggakannya, maka semakin cepat pula penutupan sementara itu dicabut,” pungkasnya. (Wati Susilawati)