Dugaan Penyalahgunaan Dana Operasional Sutarmidji Ancam Laporkan BPSK ke Kejaksaan

Pontianak – Menanggapi gugatan yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pontianak kepada Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, dirinya menjelaskan duduk perkara dalam kasus yang menjadi materi gugatan supaya ada transparansi.

Diakuinya, memang Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak diminta kesediaan untuk membentuk BPSK. Saat itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kota Pontianak menyetujuinya.

“Saya diminta untuk membuat surat kesanggupan  untuk menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan daerah. Sekali lagi, sesuai dengan kemampuan daerah,” tegasnya saat ditemui di kediaman dinasnya (7/12).

Kemudian, lanjut dia, Pemkot Pontianak menganggarkan dana operasional melalui APBD. Meskipun mereka yang tergabung dalam BPSK Kota Pontianak, Surat Keputusannya (SK) dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan, bukan di-SK-kan oleh Wali Kota Pontianak, namun karena surat pernyataan dirinya bersedia menyediakan sarana dan prasarana serta operasional.

“Maka pemahaman saya, itu tidak termasuk honor di dalamnya,” tutur Midji.

Permasalahan mendasar yang ada pada BPSK Kota Pontianak ini adalah mereka wajib membentuk sekretariat yang diketuai oleh seorang sekretaris. Namun kenyataannya, hingga kini sekretariat itu tidak pernah dibentuk sehingga Pemkot Pontianak tidak bisa mengucurkan dana operasional untuk BPSK.

Dana operasional itu tidak bisa dikeluarkan karena tidak ada sekretariat sebagai pengelola dana operasional. Sedangkan ketua dan anggota BPSK tidak berhak secara langsung menggunakan uang itu seolah-olah ketua merangkap bendahara, merangkap juga sekretaris.

“Saya tidak mau itu, karena uang APBD itu uang negara. Penggunaannya harus berdasarkan aturan. Sekalipun di dalam hibah kita bisa memberikan di tahun 2013 tetapi karena sekretariatnya tidak dibentuk, kita tidak keluarkan. Demikian pula tahun 2014,” sebutnya. (Wati Susilawati)