Dukung Pencabutan Izin Pengembang Pembakar Lahan

Pontianak –¬†Ketua DPRD Kota Pontianak Sataruddin, mendukung ketegasan pemerintah bagi pengembang perubahan yang sengaja membakar lahan untuk pembangunan kawasan.

“Setuju karena bagaimana pun membakar sengaja untuk bisnis itu sangat keterlaluan dan kita dukung langkah pemerintah untuk menindak tegas hal tersebut. Cabut saja izinnya, biar mereka tahu berhadapan dengan siapa,” katanya.

Ia mengungkapkan, sejauh ini ketegasan pemerintah patut diacungi jempol dan harusnya ditiru oleh seluruh pengambil kebijakan untuk membuat efek jera bagi pembakar lahan untuk alasan bisnis, baik itu perumahan, perkebunan maupun tambang.

“Saya rasa semua ada aturannya dan kebijakannya. Kota Pontianak beberapa tahun ini menerima akibat dari pembakaran lahan di sejumlah daerah, dan ketika kebakaran terjadi di wilayah Kota Pontianak, menjadi wajib ketegasan diberlakukan agar mereka tidak menganggap enteng masalah lingkungan ini karena akan merugikan masyarakat luas, terutama anak-anak,” terangnya.

Sebelumnya, Walikota Pontianak, Sutarmidji, mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada pengembang nakal yang sengaja membakar lahan untuk kawasan perumahan.

Orang nomor satu di Kota Pontianak ini pun mengancam akan mencabut izin developer yang terbukti.

“Saya melihat apa yang terjadi sekarang, lahan tidak terbakar, tetapi dibakar dengan sengaja, karena bukan kawasan berladang. Ada indikasi lahan dibakar oleh developer dalam membersihkan lahannya,” katanya.

Ia menjelaskan, jika para pengembang perumahan tersebut terbukti membakar lahan untuk dijadikan perumahan, maka dengan tegas dirinya tidak akan memberikan izin selama tiga tahun pada lokasi tersebut.

“Saya minta instansi terkait agar pada lokasi kebakaran lahan tersebut, supaya diberi plang dalam pengawasan pemerintah daerah. Sementara para pengembang perumahan tersebut juga diminta untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk memadamkan api tersebut,” ungkapnya.

Untuk, pelaku pembakaran yang disuruh oleh pengembang perumahan itu, jika tidak ada pasal-pasal pidana umum yang menjeratnya, maka ditindak tipiring saja dengan denda seberat-beratnya, kata Sutarmidji. (wti)