ICW Puji Kebijakan Sutarmidji Gelar Bedah RAPBD 2017

Pontianak – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar seminar bedah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017 di Aula Amphitheater Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Rabu (2/11). Bedah RAPBD tersebut bertemakan “Menuju Kota Pontianak Yang Lebih Sejahtera” dengan menghadirkan pembicara Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, pengamat ekonomi Untan Pontianak, dari Kementerian Dalam Negeri, dan ICW.

Kebijakan Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menggelar bedah RAPBD secara rutin setiap tahun anggaran ini menuai apresiasi dari Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan.

“Saya sudah keliling Indonesia tetapi baru kali ini melihat ada wali kota yang transparan seperti ini, membeberkan draft RAPBD kepada publik, kemudian minta dikritisi seperti yang dilakukan saat ini,” ungkapnya saat memaparkan materi pada seminar bedah RAPBD Kota Pontianak tahun 2017.

Langkah yang digagas Wali Kota Sutarmidji dinilainya sebagai hal yang positif dan wujud transparansi dari Pemkot Pontianak. Dengan adanya keterbukaan tersebut diharapkan masyarakat memanfaatkannya dengan baik supaya pemanfaatan anggaran bisa sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat Kota Pontianak. Adnan berharap kebiasaan yang sudah baik ini tetap terus dipertahankan.

“Jangan sampai hilang dengan bergantinya kepemimpinan Wali Kota Pontianak mendatang, sebab ini merupakan keterbukaan yang baik,” tukasnya.

Walikota Pontianak, Sutarmidji menjelaskan, bedah RAPBD ini rutin digelar setiap tahun sebelum disahkan DPRD Kota Pontianak menjadi APBD. Hal ini dilakukan supaya masyarakat bisa memberikan masukan-masukan dan kritik sehingga APBD tepat sasaran.

“Dengan bedah RAPBD ini, masyarakat bisa mengkritisi RAPBD sebelum disahkan sehingga APBD nantinya tepat sasaran,” tuturnya.

Ia memaparkan, RAPBD Kota Pontianak 2017 sebesar Rp1,47 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp412,5 miliar, kemudian disusul dana perimbangan Rp887,3 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp172,8 miliar.

“Untuk belanja tidak langsung (belanja untuk pembangunan) sebesar Rp667,8 miliar, dan belanja tidak langsung (belanja pegawai) sebesar Rp766,7 miliar,” papar Sutarmidji.

Menurutnya, PAD Pemkot Pontianak terdiri dari beberapa komponen, yakni pajak daerah Rp297,2 miliar atau sebesar 72 persen, disusul retribusi daerah Rp37 miliar atau 8,97 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp14,85 miliar atau 3,6 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp63,52 miliar atau 15,40 persen.

“Realisasi persentase PAD terhadap total pendapatan rata-rata per tahun mengalami peningkatan, yakni mulai tahun 2012 sebesar 19,38 persen, tahun 2013 terealisasi 21,27 persen, tahun 2014 terealisasi 22,46 persen, tahun 2015 terealisasi 23,32 persen, APBD Perubahan 2016 sebesar 27,98 persen, dan tahun 2017 ditargetkan 28,02 persen,” sebutnya.

Sementara itu, untuk dana perimbangan sebesar Rp887,3 miliar, terdiri dari komponen bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp44,94 miliar atau 5,07 persen, dana alokasi umum Rp662,64 miliar atau sebesar 74,68 persen, dan dana alokasi khusus Rp179,74 miliar atau sebesar 20,26 persen.

Ia menambahkan, untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp172,8 miliar, yang terdiri dari komponen pendapatan hibah Rp6 miliar atau sebesar 3,47 persen, dana bagi hasil pajak dari provinsi Rp159 miliar atau 92,19 persen, dana penyesesuaian Rp5 miliar atau 2,89 persen dan bantuan keuangan dari provinsi Rp2,5 miliar atau sebesar 1,45 persen. (Wati Susilawati)