Browse By

Komisi II DPR Gulirkan Isu UU Kota dan Perkotaan

Warta Volare Edisi 17 Maret 2015

Pontianak – Selasa (17/3) kemarin, rombongan Komisi II DPR RI mengunjungi Kota Pontianak dalam rangka membahas serangkaian agenda komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara, agraria, hingga Komisi Pemilihan Umum ini.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan diterima langsung Walikota Pontianak, Sutarmidji di ruang rapat walikota.

Ini merupakan kunjungan terkait digulirkannya isu Undang-undang Kota dan Perkotaan.

“Tadi saya gulirkan isu perlu tidaknya sebuah kota membutuhkan UU Kota dan Perkotaan. Ternyata, kata pak wali perlu dan butuh sekali. Ini masukan kita untuk menseriusi masalah ini,” ujarnya.

Jika rencana UU Kota dan Perkotaan ini jadi dilaksanakan, kata Budiman, mempermudah kerja pemerintah kota dalam memangkas birokrasi yang selamai ini tingkatannya berjenjang dan terlalu lama.

“Nanti bisa buat satu center untuk pelayanan itu. Bisa saja jika banyak daerah yang mendukung rencana ini, kita bahas dan bisa masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas),” paparnya,

Walikota Pontianak, Sutarmidji pun mengakui jika rencana UU Kota dan Perkotaan ini benar-benar bisa terealisasi tidak hanya mempermudah daerah tapi juga memangkas birokrasi yang ada.

“Jadi, nanti tidak perlu ada camat, lurah karena kita buat seperti kantor pelayanan  terpadu. Keuntungannya, pelayanan akan jauh lebih baik, lebih cepat karena tidak membutuhkan koordinasi dari camat atau lurah. Camat pun fungsinya hanya mengkoordinasikan lurah-lurah yang ada. Repot jadinya, maka saya setuju jika benar-benar ada UU Kota dan Perkotaan yang mengatur tentang hal ini,” paparnya. (sis)