Lima Dari 45 Obyek Pajak Restoran Dapat Teguran Keras

Pontianak – Lima dari 45 obyek pajak restoran mendapat teguran keras dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak. Pajak restoran dikenakan terhadap jenis usaha seperti restoran, rumah makan, cafe, warung kopi dan sejenisnya. Teguran keras berupa stikerisasi ini dilakukan terhadap tempat-tempat usaha tersebut yang belum mendaftarkan usahanya atau tidak membayar pajak yang menjadi kewajibannya.

Bersama petugas Satpol PP Kota Pontianak yang tergabung dalam tim razia penertiban pajak, petugas Dispenda mendatangi satu persatu tempat usaha. Di Jalan Tanjungpura, Rumah Makan (RM) Sederhana, RM Chaniago dan Kuliner Aceh Cierasa. Sedangkan di Jalan Gajahmada, Kim’s Kopitiam dan Warung Kopi The One. Terhadap tempat-tempat tersebut, petugas menempelkan stiker yang berbunyi ‘Tempat Usaha Ini Belum Terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah/Tidak Bersedia Membayar Pajak Daerah’. Jika dalam waktu tujuh hari kerja sejak stiker tersebut ditempel, pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya, maka akan dilakukan penertiban.

Sebelum stikerisasi dilakukan, petugas terlebih dahulu memberitahukan kepada pemilik usaha bahwa usahanya belum terdaftar sebagai wajib pajak daerah atau belum membayar pajak restoran yang diwajibkan terhadapnya. Kemudian, pemilik usaha atau penanggung jawab diminta menandatangani pernyataan bahwa dalam kurun waktu tujuh hari kerja mereka harus mengurus pajaknya di Kantor Dispenda.

Sekretaris Dispenda Kota Pontianak, Yaya Maulidia menjelaskan, kegiatan penertiban ini bertujuan untuk optimalisasi dan mendongkrak pajak daerah terutama pajak restoran. Ada 45 obyek pajak restoran yang menjadi sasaran penertiban oleh pihaknya. Ke-45 obyek pajak restoran itu adalah wajib pajak yang belum mendaftarkan kegiatan usahanya maupun yang belum membayar pajak. “Tahap awal untuk melakukan kegiatan usaha adalah harus melakukan pendaftaran sebagai obyek pajak. Bentuk dari pendaftaran itu yakni Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD),” ujarnya usai melakukan razia penertiban terhadap salah satu warung kopi di Jalan Gajah Mada, Senin (23/5).

Sasaran penertiban tidak hanya terhadap usaha-usaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, tetapi mereka yang sudah terdaftar dan mengantongi NPWPD juga diberikan teguran keras berupa stikerisasi lantaran ketidaktaatan dalam melunasi kewajibannya. “Dalam tempo tujuh hari kerja sejak stikerisasi ini dilakukan, mereka harus mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak daerah ke Kantor Dispenda Kota Pontianak Jalan Sutoyo,” tegas Yaya.

Menurutnya, berbagai alasan yang disampaikan masing-masing wajib pajak tersebut. Ada yang memang sengaja tidak membayar, ada pula yang malas mengurus sendiri sehingga menyerahkan kepada biro jasa dan tidak menutup kemungkinan ada upaya-upaya untuk menghindari pajak. “Umumnya mereka yang terjaring razia lantaran menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengurus pajak mereka,” ungkapnya.

Untuk itu, dirinya mengimbau para pelaku usaha atau wajib pajak untuk datang langsung mengurus dan membayar sendiri pajak usahanya di Kantor Dispenda Kota Pontianak, Jalan Sutoyo. “Karena tentunya kalau mereka mengurus dan membayar sendiri, biaya yang dikeluarkan akan lebih kecil dari pada menggunakan jasa pihak ketiga” katanya.

Yaya membantah bila adanya anggapan bahwa mengurus dan membayar pajak usaha itu repot. Sebab Kota Pontianak semua sudah terjangkau, sehingga kendala masalah pelayanan dan jarak itu tidak ada masalah.

Ia menyebut, target perolehan pajak restoran tahun 2016 adalah Rp 51,6 miliar, realisasi hingga tanggal 18 Mei 2016 sudah mencapai 41,45 persen. “Sebenarnya pajak restoran ini memiliki potensi yang besar sebab dari 9 jenis mata pajak, pajak restoran merupakan jenis pajak yang sampai dengan kondisi April ini menjadi penyumbang pajak terbesar,” terangnya. (Wati Susilawati)