Browse By

Menuju Perbaikan Pelayanan Publik

Warta Volare Edisi 31 Maret 2015

Pontianak – Pembaharuan penyelenggaraan palayanan publik dapat digunakan sebagai entry point dan penggerak utama (prime mover) untuk mendorong perubahan praktik governance di Indonesia.

Pelayanan publik dipilih sebagai penggerak utama karena upaya mewujudkan nilai-nilai seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dapat diterjemahkan secara relatif mudah dalam pelayanan publik.

Tajuk di atas adalah gambaran diskusi bedah buku “Menuju Perbaikan Pelayanan Publik” yang digagas Lembaga Pengkajian dan Studi Arus Informasi Regional (LPS-AIR), Sabtu lalu.

Direktur Eksekutif LPS-AIR, Deman Huri berujar, pelayanan publik tidak bisa diserahkan pada penyedia layanan.

“Sebagai pengguna layanan harusnya berpartisipasi aktif sektor pendidikan dan kesehatan,” kata Deman dalam sambutan bedah buku di Kota Pontianak.

Deman memaparkan, program yang dilakukan di empat Kabupaten dan satu Kota ini berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik untuk mencapai tata pemerintahan yang baik. 

Khususnya, ujar dia dalam bidang kesehatan dan pendidikan ini diperkenalkan untuk mempromosikan gagasan tentang advokasi pelayanan publik.

Ia berharap, usai membaca dan menganalisis buku ini banyak pihak yang dapat lebih memahami keragaman tata kelola pemerintahan dan pentingnya agenda advokasi pelayanan publik, terutama layanan dasar.

Provincial Coordinator USAID-Kinerja West Borneo, Chandra Nurhaz, menjelaskan, projek ini menyentuh sisi pelayanan publik.

Menurut dia, LPS AIR memperkuat media mainstream dan non mainstraem. Tak hanya itu, jurnalisme warga mikro dan makro blog dan beberapa media sosial lainnya.

“Bahkan, masyarakat dapat mengakses. dikampanyekan KINERJA, kantong persalinan menjadi dokumen publik. Si tokoh tersebut dapat memberikan publik. Sehingga sama memantau perkembangan ibu hamil. Paling tidak mengurangi kasus kematian ibu hamil,” kata Chandra dalam sesi diskusi tersebut.

KINERJA, ia melanjutkan mempromosikan yang transparan , sehingga punya hak yang sama. “Misalnya berapa bidan dan dukun yang menerima. Di sektor pendidikan, MBS termasuk standar pelayanan minimum,” jelasnya.

Dalam buku ini, menurut dia merupakan inisiasi murni dari LPS AIR.  10 partner yang proposal disetujui oleh LPS AIR.

Untuk diketahui, 10 jurnalis Kalimantan Barat mendapat program fellowship yang dilaksanakan LPS-AIR yang didukung oleh USAID-KINERJA.

Tulisan para jurnalis dari berbagai media di Kalimantan Barat tersebut kemudian dikompilasi oleh LPS-AIR dan diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul “Menuju Perbaikan Pelayanan Publik”. (sis)