Browse By

Ombudsman Terlibat Pengawasan Ujian Nasional

Pontianak –¬†Saat ini, Ombudsmen RI Perwakilan Kalimantan Barat terlibat dalam pengawasan ujian nasional tahun 2016 ini. Selain mencatat pelanggaran siswa, Ombudsman RI perwakilan Kalbar juga mencatat pelanggaran juga dilakukan oleh pihak pengawas.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Riyadi, mengungkapkan, meskipun ujian nasional bukan lagi penentu kelulusan siswa, tetapi disinyalir masih ada pelanggaran baik ringan, sedang bakan berat.

“Hal tersebut karena beberapa faktor, diataranya bahwa hasil ujian nasional juga merupakan pertaruhan gensi peringkat sekolah dan dianggap indikator keberhasilan kebijakan daerah dalan memajukan dunia pendidikan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya pun membuka pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan jika ada temuan di lapangan terkait ujian nasional.

“Silahkan SMS ke kami sebagai salah satu upaya untuk mendorong masyarakat Kalbar meningkatkan kepeduliaan dan memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap segala tindikan maladministrasi yaitu bentuk peyimpangan, perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaran UN yang dilakukan oleh penyelanggaran negara dan pemerntah yang menimbulkan kerugian materil atau immaterill bagi masyarakat dan orang perseorangan,” paparnya.

Selain itu, Ombudsman RI Perwakilan Kalbar juga melakukan pemantauan di beberapa SMA/MA/SMK/sederajat yang berada di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang.

“Pemantauan tersebut bertujuan untuk memastikan jalannya UN sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ombudsman RI perwakilan Kalbar sebagai pengawas eksternal akan melakukan pencatatan atas sistem temuan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh siswa maupun oleh pengawas dan catatan lainnya seputar pelanggaran UN.

“Temuan tersebut akan dihimpun dalam sebuah laporan yang akan disampaikan kepada Ombudsman RI di Jakarta untuk ditindaklanjuti melalui koordnasi baik dengan Badan Standar Nasional Pendidikan sebagai penyelenggara UN maupun dengan Kemen Pendidikan,” ucapnya. (Wati)