Browse By

Pemkot Lanjutkan Pembangunan Jalan Paralel Sungai Raya Dalam

Warta Volare, 11 Februari 2015

Pontianak – Pembangunan jalan paralel Sungai Raya Dalam yang telah dirintis sejak tahun lalu, tahun 2015 ini Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali melanjutkan pembangunan jalan paralel tersebut dengan nilai anggaran kurang lebih Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar.

“Alhamdulillah selama pembangunan tersebut tidak ada ganti rugi tanah warga. Mudah-mudahan tidak ada hambatan walaupun ada satu dua orang yang ngomel-ngomel minta ganti rugi dan lain sebagainya,” ujar Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) tingkat Kecamatan Pontianak Tenggara, Selasa (10/2) di Aula Kantor Camat Pontianak Tenggara.

Dijelaskannya, pembangunan jalan paralel Sungai Raya Dalam itu fungsinya bukan untuk mengalihkan arus lalu lintas Jalan Sungai Raya Dalam melainkan sebagai jalan penghubung untuk bisa mengakses jembatan yang nantinya akang dikurangi jumlahnya seperti halnya jalan paralel Sungai Jawi.

“Secara umum untuk bangunan masjid tidak ada masalah karena bangunannya akan dimundurkan dan Pemkot juga akan membantu dalam pembangunannya,” tuturnya.

Selanjutnya, pembangunan jalan paralel itu akan diteruskan dari samping Polda Kalbar hingga ke Jalan Adi Sucipto. Untuk itu, bangunan kios-kios kumuh yang berada di pinggir sungai juga akan dibongkar untuk membangun jalan paralel di kawasan tersebut.

“Semakin banyak jalan semakin bagus sehingga antara jalan yang satu dengan jalan lainnya saling terkoneksi atau berhubungan,” terangnya.

Melalui Musrenbang tingkat Kecamatan Pontianak Tenggara, Edi mengajak seluruh elemen masyarakat supaya peduli dengan lingkungan masing-masing. Ia pun berharap hasil musrenbang ini menjadi dasar supaya apa yang diusulkan bisa terwujud terutama yang menjadi kebutuhan masyarakat wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara.

“Hasil musrenbang ini akan dirumuskan, banyak usulan, banyak masukan, saran, atau banyak juga kritikan silakan sampaikan, di sini ada dinas-dinas yang akan menampung semua itu dan ada tim dari Bappeda yang akan merumuskan untuk musrenbang di tingkat kota kita bahas kembali terkait skala-skala prioritas yang bapak ibu sampaikan,” ulasnya.

Sementara untuk hal yang bersifat non teknis kaitannya dengan administrasi, Edi meminta supaya kecamatan dan kelurahan berupaya untuk senantiasa meningkatkan pelayanan publik, baik itu urusan rutin maupun urusan khusus misalnya perizinan. Saat ini, sebanyak 109 unit layanan publik yang ada di lingkungan Pemkot Pontianak telah meraih sertifikat zona hijau dari Ombudsman RI, artinya sudah memberikan pelayanan yang terbaik.

“Jadi kalau ada pelayanan-pelayanan yang kurang baik, bapak ibu boleh melaporkan ke saya, Pak Wali atau ke instansi terkait supaya kita bisa lakukan perbaikan-perbaikan di bidang pelayanan publik,” pungkasnya. (sis)