Pemkot Pontianak dan BNI Tandatangani MoU

Pontianak – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bekerja sama dengan PT BNI (Bank BNI) me-launching pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara online melalui ATM BNI. Kerja sama ini dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Wali Kota Pontianak, Sutarmidji dan Pimpinan Sentra Kredit BNI Cabang Pontianak, Arie Nugroho di Aula Rohana Muthalib Kantor Bappeda Kota Pontianak, Selasa (8/11).

Sutarmidji menilai, dengan kerja sama ini sebagai salah satu solusi yang tepat untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat khususnya pembayaran PBB. Pelayanan melalui ATM BNI ini menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan kemudahan dan kecepatan dalam pembayaran PBB. “Saya berharap pelayanan dalam bentuk seperti ini kepada masyarakat akan semakin baik. Kita hindari transaksi tunai atau cash,” ujarnya usai penandatanganan MoU.

Saat ini baru dua bank yang melayani pembayaran PBB di Kota Pontianak. Semestinya, lanjut dia, semua bank bersedia menyediakan pelayanan pembayaran PBB. BNI membuka kerja sama untuk memberikan pelayanan pembayaran PBB tanpa persyaratan yang ribet.

“Dengan kerja sama ini memberikan kemudahan, masyarakat tidak perlu antri di Kantor Dispenda sampai ribut hanya untuk membayar PBB. Mereka cukup ke mesin ATM dan membayar di sana,” kata Sutarmidji.

Dirinya meminta, tahun 2018 seluruh pembayaran pajak dan lainnya sudah harus dilakukan secara online. Bahkan, ia  berharap 2017 adalah tahun terakhir pembayaran pajak hotel tanpa melalui online. Bila perlu, bagi mereka yang sudah menerapkan pembayaran pajak secara online, akan diberikan keringanan dengan pengurangan pajak sebesar 1 persen. Sebaliknya, yang tidak menerapkan pembayaran online, pihaknya tetap memperketat terhadap wajib pajak tersebut.

“Saya berharap, semua hotel yang memiliki kamar dengan jumlah tertentu, misalnya bintang tiga ke atas, itu wajib membayar secara online, baru menyusul restoran dan lainnya. Itu sudah harus disiapkan dari sekarang,” tukasnya.

Hal yang harus disiapkan, menurut Sutarmidji, adalah penyusunan anggaran untuk penerapan program online. Bahkan, bila memungkinkan, keluar masuknya uang dalam APBD itu tidak lagi dalam bentuk tunai atau cash, tetapi dalam bentuk transaksi non tunai, bisa dengan menggunakan fasilitas mobile banking atau lainnya.

Diakuinya, sebagai kota jasa dan perdagangan, sudah seharusnya tercepat dalam berbagai hal. Seiring dengan berkurangnya jumlah pegawai, teknologi informasi menjadi pilihan yang tepat dan cepat dalam mempermudah implementasi rencana kerja Kota Pontianak. Tingkat kecepatan pelayanan sangat berpengaruh secara signifikan untuk menciptakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemkot Pontianak.

“Kalau tingkat kepercayaan itu sudah tinggi, kita mau melakukan apapun, masyarakat patuh bayar pajak,” ucap Midji.

Head of Network BNI Banjarmasin, Suhardi Petrus menyebut, pelayanan PBB melalui online atau ATM ini merupakan program pihaknya untuk mendukung Bank Indonesia mendorong seluruh pembayaran tidak lagi secara cash atau tunai.

“Paling tidak, dengan adanya pelayanan ini meminimalisir pungutan liar, peredaran uang palsu, tidak perlu antri di loket pembayaran dan masih banyak lagi manfaat lainnya,” imbuhnya.

Diluncurkannya pelayanan pembayaran PBB melalui ATM BNI, dia berharap seluruh warga Pontianak di mana pun berada di seluruh Indonesia, tidak perlu pulang ke Pontianak hanya untuk membayar PBB. Mereka sudah bisa membayar PBB-nya di ATM BNI yang ada di seluruh pelosok nusantara.

“Harapan kita ke depan, pelayanan ini mampu meningkatkan penerimaan PBB di Kota Pontianak lebih baik lagi. Mudah-mudahan dalam mendukung Pontianak sebagai smart city, tidak hanya pelayanan PBB saja, tetapi pajak-pajak lainnya bisa dikerjasamakan dengan Pemkot Pontianak,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak, Amirullah mengakui, pihaknya masih perlu banyak melakukan perbaikan-perbaikan untuk memberikan pelayanan PBB yang lebih baik lagi.

“Mudah-mudahan dengan pelayanan PBB melalui ATM BNI ini permasalahan pelayanan selama ini dapat teratasi,” katanya.

Meskipun saat ini baru dua bank yang menjalin kerja sama dengan Pemkot Pontianak, yakni Bank Kalbar dan BNI, dirinya berharap ke depan semua bank membuka pintu kerja sama dengan Pemkot Pontianak tanpa syarat yang memberatkan.

“Kami sekarang sedang menjajaki kerja sama dengan Bank Pasar dan beberapa bank skala lokal, provinsi dan nasional,” sebutnya. (Wati Susilawati)