Pemkot Pontianak Pastikan Tiga Ruko Dibongkar Paksa

Warta Volare – 23 April 2013

Walikota Pontianak, Sutarmidji yang ditemui kemarin siang di Hotel Santika menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memastikan akan melakukan bongkar paksa tiga rumah toko (ruko) yang hingga kini pemiliknya tidak mau membongkar sendiri menyusul 43 pemilik ruko lainnya yang kini sudah dalam tahap pembangunan kembali. 

Sutarmidji mejelaskan apa yang dilakukan Pemkot Pontianak sudah sesuai dengan aturan yakni diatur dalam peraturan pemerintah nomor 40  tahun 1996, yang intinya setiap pengajuan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) harus dilakukan dua tahun sebelum masa berlakunya habis, tetapi para pedagang pasar Flamboyan malah baru mengajukan delapan bulan sebelum masa HGB tersebut habis. 

Memang diakuinya para pedagang menang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tetapi mereka kalah di pengadilan negeri bahkan hingga ke mahkamah agung pedagang itu kalah yang keputusannya memerintahkan pedagang tersebut membongkar sendiri rukonya. 

Sutramidji menambahkan kalau pedagang mematuhi keputusan PTUN maka dirinya melanggar PP nomor 40 tahun 1996. Sehingga pedagang di pasar Flamboyan seharusnya mematuhi aturan dengan tidak berpegang pada putusan PTUN yang sudah kalah karena ada keputusan dari Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

Sementara di kesempatan yang berbeda Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak Imran juga mengatakan hal serupa. Sebagai kepala dinas yang membidangi perdagangan wajib menjalankan apa yang diperintahkan walikota Pontianak, apalagi keputusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Imran mengatakan dalam minggu-minggu ini tiga ruko di Pasar Flmboyan akan dibongkar secara paksa, ini dilakukan agar tidak menganggu pembangunan pasar flamboyan yang saat ini sedang dalam pengerjaan. Nantinya dalam proses pembongakaran pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk membantu pemerintah kota Pontianak untuk membongkar paksa ruko-ruko tersebut. (Lnd)