Perjelas Aturan Pengambilalihan SMA dan SMK

Pontianak – Rencana pengambilalihan wewenang sekolah mengah atas (SMA) atau sederajat oleh pemerintah provinsi disikapi beragam, terutama oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak, Herman Hoffi Munawar.

Menurut dia, tidak masalah pengambilalihan tersebut, namun, khusus sekolah menengah kejuruan harusnya tetap ditangani oleh pemerintah kota, mengingat SMK lebih kepada skill yang bisa digunakan untuk kebutuhan lokal.

“Jika masih ingin diambil alih, pemerintah provinsi harus bisa memetakan kebutuhan SMK apa yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan lokal. Petakan dulu, baru akan efektif pengambilalihan tersebut, terutama SMK ini,” terangnya.

Pengambilalihan tersebut pun kata Herman Hoffi harus jelas, mengingat nantinya perubahan yang terjadi bisa diantisipasi.

“Aturannya kan harus jelas, apa tugas dan fungsinya maupun wewenang pemerintah daerah dan kota harus jelas. Jangan sampai ada tumpang tindih kewenangan ,” jelas dia.

Sebelumnya, di kutip di sejumlah media nasional, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad beralasan pengambilalihan SMA dan SMK ke Dinas Pendidikan tingkat provinsi bukan sesuatu luar biasa.
Ia mengakui, sejak awal kewenangan aset yang sebelumnya dipegang pemerintah kabupaten/kota merupakan milik negara. Pengalihan kewenangan ini pada dasarnya agar pemerintah daerah bisa lebih fokus memprioritaskan wajib belajar 12 tahun.

Pemerintah kabupaten/kota dapat lebih fokus membenahi pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas).  Pemkab/pemkab diharapkan bisa mengurusi ini secara optimal dan maksimal.

Rencananya, tahun 2017 mendatang, kebijakan baru ini akan mulai diberlakukan. Sejumlah daerah, termasuk Kota Pontianak sudah siap menjalankan aturan dan kebijakan tersebut. (Wati)