Permintaan Informasi Publik Harus Disertai Alasan

Warta 3 – 8 Desember 2010

Keberadan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadikan masyarakat berhak mendapatkan Informasi Publik; melihat dan mengetahui Informasi Publik; menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Togi. L. Tobing, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Barat Bidang Politik dan Hukum, menjelaskan, bagi warga yang ingin mengajukan permintaan Informasi Publik, harus menyertai alasan permintaan dan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UU KIP.

Berkaitan dengan alasan permintaan Informasi Publik tersebut, bertujuan untuk pertanggungjawaban bagi warga terhadap penggunaan informasi yang didapatkan, karena di dalam UU ini juga mengatur penyalahgunaan Informasi Publik yang akan diancam 1 tahun penjara dan denda sebesar 5 juta rupiah.

W. P. Nababan, Biro Hukum Gubernur Kalimantan Barat, menambahkan. Tidak semua informasi bisa diakses oleh masyarakat.
Pengecualian Informasi Publik diantaranya yang bersifat rahasia sesuai UU, kepatutan, dan kepentingan umum, didasarkan pada pengujian akan konsekuensi yang timbul apabila informasi itu diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Nababan menambahkan, dengan dimudahnya akses masyarakat mendapatkan informasi publik, diharapkan Badan Publik akan semakin termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya kepemerintahan yang baik.