Browse By

Petani Perempuan Perlu Perhatian

Pontianak –┬áKonsorsium Perempuan dan Keberlanjutan Kehidupan di Kalimantan Barat menggelar media briefing, Senin (19/12).

Sasaran dari program Konsorsium Perempuan Kalbar adalah penguatan kapasitas perempuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan kemandirian perempuan khususnya di wilayah kabupaten Sintang sebagai wilayah perbatasan dan Kapuas Hulu sebagai wilayah konservasi.

Direktur Program, Lely Khairnur mengungkapkan 80 persen mereka yang bekerja di sektor pertanian pangan itu adalah perempuan.

“Jika tadi disebut petani perempuan menjadi tumpuan asa, maka perlu diberikan perhatian yang lebih banyak kepada mereka,” katanya.

Menurutnya di Kalbar ini lahan cukup luas, sehingga menjadi sasaran bagi industri berbasis lahan. Bagi perempuan  mengelola lahan hutan, bukan hanya sebagai sumber kehidupan tapi juga sebagai identitas diri.

“Kemarin saya keliling 10 desa yang menjadi sasaran dari program kita ini. Hampir semua produksi mereka tidak mencukupi kehidupan mereka sendiri. Tapi mereka tetap menjalankannya. Kan tidak masuk akal rugi terus tapi tetap dijalankan. Inilah realitasnya,” katanya.

Dia turut mengaharapkan perhatian lebih kepada petani perempuan. Contoh lainnya adalah saat panen, perempuan tersingkirkan perannya. Karena peralatan yang digunakan yang tidak ramah, tentu yang diharapkan teknologi yang digunakan juga adaptif bagi perempuan.

Melalui program Konsorsium Perempuan memberikan dukungan kepada 500 anggota perempuan yang tergabung dalam 20 kelompok di 10 desa, yakni 6 desa di 4 kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu dan 4 desa di 2 Kecamatan Kabupaten Sintang.

Selain itu, masyarakat dan Pemerintahan Desa di 10 desa ini juga dilibatkan secara langsung dalam berbagai kegiatan program. Adapun kegiatan yang dilakukan, termasuk penataan kawasan desa, inisiasi serta perluasan usaha kelembagaan ekonomi kelompok perempuan, percepatan pengembangan kelembagaan ekonomi desa baik koperasi maupun BUMDes dan perluasan praktek pertanian berkelanjutan ramah lingkungan.

Kami sepakat kemitraan dan kerjasama dengan pemerintah desa. Karena kami mengaitkan program ini dengan UU Desa. Nah, UU Desa ini mensyaratkan setiap desa harus punya BUMDes. Baik itu mau bentuk Koperasi atau yang lainnya, tapi kita ingin mensinergikannya. Memang idealnya Koperasi. Namun, Koperasi ini bukan jadinya hanya untuk miinta bantuan. Harapannya lembaga koperasi ini menjadikan anggotanya sebagai entrepreneur atau punya kemauan berusaha,” paparnya.

Terkait kegiatan yang dilakukan di antaranya pelatihan peningkatan kapasitas dan kepemimpinan perempuan, skill managemen usaha, skill pengelolaan pertanian terpadu hingga ramah lingkungam.

“Kita juga menggandeng Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) yang akan mendokumantasikan program. Tujuannya praktek positif yang sudah dilakukan ini bisa diadopsi bagi daerah lainnya,” ucapnya. (Wati Susilawati)