Protes Rencana Kenaikan Jasa Parkir

Pontianak –¬†Menanggapi rencana Pemerintah Kota Pontianak untuk menaikkan tarif parkir hingga 100 persen alias Rp 2.000 ditentang sejumlah pihak, terutama dari kalangan masyarakat yang notabenya adalah pengguna jasa parkir.

Seperti diungkapkan Warsilah (43) ibu rumah tanggal asal Kampung Dalam Bugis. Ia menolak kebijakan pemerintah yang dianggapnya terlalu memberatkan masyarakat, mengingat hampir semua pertokoan di Kota Pontianak memiliki juru parkir, bahkan di tempat fotocopy.

“Jika kita fotocopynya hanya selembar tak lebih Rp 150 rupiah, kemudian parkirnya lebih mahal itu kan tidak sesuai, bahkan menurut saja memberatkan sekali kita. Uang segitu bagi kita berarti untuk jajan anak saya di rumah,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta mengkaji lagi rencana tersebut agar tidak memberatkan masyarakat, apalagi biaya hidup sekarang mahal.

“Belum lagi kita ke toko barang yang kita ingin beli tidak ada, itu kan sama saja bohong. Mneuruit saya Rp 1.000 sudah pas dan sesuai dengan di sini karena masyarakat kita pun pas-pasan, makan aja susah sekarang ini,” ujarnya.

Sama halnya diungkapkan Sari (34). Warga Jalan Karet ini mengaku keberatan jika pemerintah menerapkan uang parkir lebih dari seribu.

“Saya seorang pedagang biayanya sudak keliling dari pasar ke pasar lain. Bayangkan berapa yang harus saya keluarkan jika ada tiga atau tempat yang saya datangi dan semuanya ada uang parkirnya,” ujar pedagang pakaian ini.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Pontianak mulai tahun 2017 akan menaikkan tarif parkir kendaraan roda dua dari sebelumnya seribu rupiah menjadi dua ribu rupiah per unit.

“Tapi sebelum tarif parkir tersebut dinaikkan, terlebih dahulu dibuat peraturan daerahnya,” kata Wali Kota Pontianak Sutarmidji.

Ia menjelaskan, jika nanti telah resmi tarif parkir kendaraan roda dua menjadi Rp 2.000, para juru parkir wajib memberikan karcis kepada konsumen sebagai bukti bahwa memang ada parkir di tempat tersebut.

“Masyarakat juga harus minta karcis itu, selain itu juru parkir juga harus bertanggung jawab jika motor yang dijaganya itu hilang,” ungkapnya.

Menurut dia, ke depan, para juru parkir juga akan menandatangani surat perjanjian yang isinya akan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan terhadap kendaraan roda dua yang dijaganya.

“Selain itu, apabila sudah ada aturan yang jelas, maka juga ada kontribusinya kepada daerah,” ujarnya. (Wati Susilawati)