Browse By

Rancangan APBD 2017 Disahkan

Pontianak – Rancangan APBD tahun 2017 secara resmi disahkan, Selasa (22/11/2016), dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Walikota Pontianak terhadap Rancangan APBD 2017, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Pontianak.

Walikota Pontianak, Sutarmidji menyampaikan, terima kasih kepada Badan Anggaran DPRD Kota Pontianak dan Tim Anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang telah bersama-sama membahas Rancangan APBD 2017 yang hingga pada akhirnya menemukan satu titik kesepakatan berupa persetujuan terhadap sejumlah program dan kegiatan strategis yang termuat dalam RAPBD.

“Selama proses pembahasan Rancangan APBD Kota Pontianak tahun 2017 ini, saya berpendapat telah terjadi sinergi yang solid dan komitmen yang kuat, antara pihak legislatif dan eksekutif untuk lebih fokus terhadap program dan kegiatan prioritas yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak,” ujarnya.

Secara umum RAPBD Kota Pontianak tahun 2017 yang disepakati bersama tersebut antara lain Pendapatan Daerah sebesar Rp1,52 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp1,5 triliun, Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp5,1 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp31 miliar.

“Dalam pelaksanaannnya, Pemkot Pontianak tetap memprioritaskan program dan kegiatan pada layanan dan pembangunan sarana dan prasarana publik,” katanya.

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin menilai bahwa postur RAPBD 2017 yang disusun dan sepakati cukup sehat, antara belanja langsung dan belanja tak langsung sudah proporsional.

“Belanja langsung kita 58 persen, belanja tak langsungnya 42 persen. Kalau 50-50 tidak sehat,” katanya.

Adapun konsentrasi pembangunan Pemkot Pontianak, lanjut Satar, tetap dalam kerangka prioritas program-program yang menjadi urusan wajib, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Sebagai salah satu fungsinya, Dewan juga akan memantau output di lapangan atas apa yang telah disepakati bersama tersebut.

“Tidak semua program yang ada di musrenbang diloloskan, pemerintah memilah mana yang menjadi prioritas ditahun 2017. Karena anggaran kita terbatas, sehingga tidak bisa menyerap semua anggran musrenbang sekaligus. Bayangkan jalan lingkungan saja ada 4000 gang, kalau dikalikan Rp100 juta saja sudah Rp4 triliun, sementara anggaran kita Rp1,45 triliun. Artinya, dibutuhkan yang prioritas,” katanya.

Namun demikian, dia menjelaskan bukan berarti usulan-usulan dari musrenbang berjenjang itu akan diabaikan, tapi tetap akan dimasukkan pada Rancangan APBD ditahun-tahun mendatang.

“Tetap akan dibangun, misalnya dia tidak tercover di tahun 2016, tahun 2017 akan kita masukkan, kita minta (semua,red) pembangunan ini sesuai hasil musrenbang kelurahan, kecamatan dan kota,” jelasnya. (Wati Susilawati)