Rehab 20 Gedung Sekolah

Pontianak – Wali Kota Pontianak Sutarmidji memastikan, pihaknya akan merenovasi 20 gedung SD dan SMP di Kota Pontianak.

“Fokus saya tahun ini SD dan SMP saja, karena SMA dan SMK telah menjadi kewenangan provinsi,” ujar Sutarmidji, Rabu (18/1).

Gedung SMPN 12 Pontianak, di Gang Lawu yang plafonnya ambruk dan menimpa siswa juga masuk dalam rencana renovasi 2017. Midji mengatakan, tambahan ruang belajar yang dikelola kementerian langsung di sekolah banyak yang bermasalah. Pengerjaannya, kata Midji, tak sesuai standar.

“Pengerjaannya tidak beres bantuan dari kementerian langsung kepada sekolah. Waktu itu SMP 3. Saya lihat tengahnya sudah melengkung. Saya suruh bongkar,” tegasnya.

Menurutnya, jika kementerian hendak membantu, ia menganjurkan untuk membantu pengandaan meubelernya saja. Pembangunan dan perehaban gedung sekolah, kata Midji, merupakan bentuk komitmen Pemkot Pontianak terhadap peningkatan kualitas pendidikan baik SDM maupun sarana dan prasarananya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Disdikbud) Kota Pontianak Mulyadi mewanti-wanti kepala sekolah agar tak sembarangan memungut iuran kepada siswanya. Peringatan ini disampaikan Kadisdik menanggapi wacana Kemendikbud yang memperbolehkan sekolah menarik sumbangan melalui komite sekolah untuk kepentingan pendidikan.

“Nanti kita akan lihat dulu. Bukan berarti adanya informasi dari Kemendikbud boleh memungut, langsung kita tindak lanjuti,” ucap Mulyadi.

Pihaknya akan melihat terlebih dulu aturan tersebut, baru ditindaklanjuti. Pungutan atau iuran, jelas Mulyadi, tidak perlu dilakukan. Kota Pontianak sudah menyediakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).

“Untuk SD dan SMP ada Bosda, tetap dianggarkan oleh APBD, sehingga tidak boleh mungut lagi. Sedangkan SMA sederajat, di Kota Pontianak masih ada Bosda, walaupun pengelolaannya sudah di tangan provinsi,” jelasnya.

Kalaupun Bosda yang sudah disiapkan tidak mencukupi, lanjutnya, harus dimusyawarahkan secara jelas. Sumbangan tidak harus berupa iuran, bisa juga dalam bentuk barang. Namun harus ada kesepakatan yang jelas.

“Jadi tidak asal-asal pungut. Untuk SD dan SMP negeri tidak akan memungut. Tidak boleh, karena kita sudah bayarkan dari Bosda. Sesuatu yang berkenaan dengan pembiayaan Bosnas itu untuk SD dan SMP boleh untuk belanja personel. Kecuali SMA dan SMK, jadi tidak ada celah lagi. Jika dibolehkan menteri, paling untuk sekolah swasta tentunya,” jelasnya.

Ia memastikan, selama ini dana Bosda sudah mencukupi. “Di Pontianak tidak ada masalah. Ada Bosda dan sudah cukup,” tegasnya.

Mulyadi menegaskan, pihak sekolah juga tak boleh menarik iuran untuk perpisahan dan sebagainya. Dana seperti ini telah ditanggung dalam Bosda. (oni)

Simak Warta Volare setiap hari Senin-Jum’at pukul 10.00 dan 21.00 di Volare 103.4 FM