Reklame Jangan Asal Main Pasang

Pontianak – Kepala Bidang Pengawasan dan Pengembangan Dispenda Kota Pontianak, Ruli Sudira,  mengimbau kepada masyarakat untuk memberitahukan terlebih dahulu ke Dispenda sebelum reklame  dipasang. Sebab dikuatirkan reklame itu dipasang di tempat-tempat yang dilarang

“Jangan asal main pasang saja spanduk atau reklame apapun karena semua itu ada aturannya,” pungkas Ruli.

Ia mengungkapkan, pihaknya belum lama ini menertibkan reklame-reklame yang tidak membayar pajak. Tidak hanya itu, Dispenda juga menertibkan reklame yang dipasang di tempat-tempat yang dilarang juga turut ditertibkan. Diantaranya, di atas saluran, parit dan sungai, pohon-pohon, tiang listrik, tiang telepon, traffic light dan tempat-tempat lainnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 45 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame di Kota Pontianak.

“Bagi yang melanggar dan memasang reklame di tempat-tempat yang dilarang, maka langsung kita tertibkan tanpa melakukan pemberitahuan lebih dahulu,” tukasnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya tidak henti-hentinya memberikan imbauan dan teguran keras bagi yang snegaja mmeasang spandung atau reklame sembarangan.

“Semua kan ada izinnya, tidak sembarangan main pasang asal suka. Kita terus melakukan sosialisasi terkait persoalan ini agar menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat yang punya hajat dan ingin memasang reklame ini dan bagi pemilik produk juga,” terang Ruli.

Belum lama ini, pihaknya juga menyegel usaha yang menunggak pajak alias tidak membayar kewajiban.

“Penertiban ini bertujuan untuk optimalisasi dan mendongkrak pajak daerah terutama pajak restoran. Ada 45 obyek pajak restoran yang menjadi sasaran penertiban oleh pihaknya. Ke-45 obyek pajak restoran itu adalah wajib pajak yang belum mendaftarkan kegiatan usahanya maupun yang belum membayar pajak,” ujarnya.

Ia menyebut, target perolehan pajak restoran tahun 2016 adalah Rp 51,6 miliar, realisasi hingga tanggal 18 Mei 2016 sudah mencapai 41,45 persen.

“Sebenarnya pajak restoran ini memiliki potensi yang besar sebab dari 9 jenis mata pajak, pajak restoran merupakan jenis pajak yang sampai dengan kondisi April ini menjadi penyumbang pajak terbesar,” terangnya.

Ruli menambahkan, mekanisme yang dilakukan pihaknya, yakni mengundang pelaku usaha untuk menyelesaikan administrasi pajak usahanya. Namun panggilan tersebut tidak diindahkan. Surat peringatan pun dilayangkan tetapi kembali diabaikan.

“Maka tindakan hari ini yang kita lakukan yakni stikerisasi. Stikerisasi itu menyebutkan bahwa dalam tempo tujuh hari mereka harus mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak,” imbuhnya.

Bila dalam tempo tujuh hari kerja mereka masih tidak mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak, pihaknya akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Apabila SKPDKB itu tetap diabaikan, maka akan dilakukan penutupan sementara tempat usaha berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani Wali Kota.

“Selama proses penutupan, mereka tidak boleh beraktifitas apapun di tempat usaha mereka. Kapan jangka waktu pencabutannya, tergantung dari pelaku usaha itu sendiri kapan ia melunasinya,” tegas Ruli.

Denda akan tetap dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar senilai 2 persen dari jumlah pajak yang disetor setiap bulannya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.  (wti)