Reklame Tak Bayar Pajak Ditertibkan Dispenda Kota Pontianak

Pontianak – Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Pontianak menertibkan sejumlah reklame lantaran tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dari jumlah target 60 titik reklame yang menjadi sasaran, sebanyak 5 titik reklame yang ditertibkan petugas. Jumlah itu berkurang lantaran pemilik reklame membayar pajaknya sebelum petugas melakukan penertiban pada Rabu (7/12).

Menurut Kepala Dispenda Kota Pontianak, Amirullah, selain pihaknya sebagai pemungut pajak reklame, juga melakukan pembinaan dan pengawasan. Salah satu bentuk pengawasan pajak itu adalah penertiban terhadap reklame yang tidak membayar pajak.

“Dari hasil penyisiran petugas, ada beberapa titik yang tidak pernah membayar pajak. Kita tindak tegas, mulai dari stikerisasi, penyelimutan atau menutup reklame dengan kain hingga pada tindakan penurunan reklame,” jelasnya saat ditemui di ruang kerja.

Sementara terhadap para penunggak pajak yang bandel, terancam akan masuk dalam daftar hitam (blacklist) dengan tidak diizinkan memasang reklame di wilayah Kota Pontianak.

“Jadi, bagi para pemilik reklame, kami tegaskan kembali, patuhi aturan dengan membayar pajak. Kalau tidak, maka akan kami tertibkan dan bongkar reklamenya,” tegas Amirullah.

Amirullah menjelaskan, pajak reklame merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga pihaknya perlu menggali potensi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak reklame terdiri dari dua jenis, pajak reklame tahunan dan insidentil atau harian. Pajak reklame tahunan berlaku setiap satu tahun, seperti billboard, videotron dan sejenisnya. Sedangkan pajak reklame insidentil yakni reklame yang berlaku harian.

“Pajak reklame bersifat official assesment, artinya nilai besaran pajak yang dikenakan ditentukan oleh Dispenda berdasarkan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Pihaknya tidak hanya menertibkan reklame-reklame yang tidak membayar pajak, tetapi reklame yang dipasang di tempat-tempat yang dilarang juga turut ditertibkan.  Diantaranya, di atas saluran, parit dan sungai, pohon-pohon, tiang listrik, tiang telepon, traffic light dan tempat-tempat lainnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 45 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame di Kota Pontianak.

“Bagi yang melanggar dan memasang reklame di tempat-tempat yang dilarang, maka langsung kita tertibkan tanpa melakukan pemberitahuan lebih dahulu,” tukasnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat, untuk memberitahukan terlebih dahulu ke Dispenda sebelum reklame dipasang. Sebab dikuatirkan reklame itu dipasang di tempat-tempat yang dilarang.

“Jangan asal main pasang saja spanduk atau reklame apapun karena semua itu ada aturannya,” pesannya.

Amirullah menyebut, tahun 2016 ini, target perolehan pajak reklame senilai Rp 15 miliar. Ia optimis target tersebut bisa tercapai.

“Sebab hingga saat ini, realisasi perolehan pajak reklame sudah mencapai  Rp 14,3 miliar,” pungkasnya. (Wati Susilawati)