Browse By

Resmikan Rawat Inap RSUD SSMA, Menpan-RB Minta Daerah Tiru Pontianak

Pontianak – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI, Asman Abnur menyatakan, dirinya akan mendorong seluruh kepala daerah melakukan studi tiru di Kota Pontianak. Pasalnya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) merupakan salah satu yang mendapat predikat pelayanan publik terbaik di samping beberapa kota lain di Indonesia. Dengan demikian, RSUD SSMA juga menjadi role model atau contoh pelayanan publik untuk daerah-daerah lainnya, bukan hanya di Kalimantan tetapi juga secara nasional.

“Saya akan endorse seluruh kepala daerah, kalau mau belajar pelayanan publik untuk rumah sakit, untuk tingkat happiness pelayanan publik di tingkat kecamatan, belajar ke Kota Pontianak. Sebentar lagi banyak yang datang ke Pontianak,” ujarnya saat peresmian Instalasi Rawat Inap RSUD SSMA, Selasa (14/3).

Menurutnya, pihaknya sudah menentukan 39 role model pemerintah daerah yang bisa menjadi model nasional, salah satunya yang ada di Kota Pontianak. Menpan mengatakan, sekarang bukan jamannya lagi studi banding, melainkan studi tiru. Untuk itu, daerah-daerah lainnya jangan malu mencontoh daerah yang sudah berhasil seperti yang dilakukan Kota Pontianak.

“Jangan hanya studi banding, banding-bandingkan terus. Datang ke Pontianak, kita tiru saja keberhasilan yang ada di Pontianak kemudian diterapkan di daerah masing-masing. Jadi namanya studi tiru, jangan studi banding lagi,” sebut Asman.

Ia menambahkan, keberadaan RSUD milik Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak ini merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dalam bentuk pelayanan publik. Diakuinya, dalam setiap kunjungan ke daerah-daerah, yang paling utama dilihatnya adalah pelayanan publik, baik itu rumah sakit maupun bidang-bidang lainnya.

“Hari ini saya memberikan apresiasi kepada Pak Wali Kota yang sudah mewujudkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dalam bentuk pelayanan rumah sakit yang saya anggap sangat prima untuk sebuah kota seperti Pontianak. Kelasnya juga tidak kalah dengan kelas-kelas internasional yang pernah saya kunjungi,” pujinya.

Terlebih, lanjut Asman, rumah sakit ini juga melayani masyarakat peserta BPJS. Dengan demikian, keberadaan rumah sakit ini untuk menjawab bahwa pelayanan BPJS pun sebenarnya tidak akan mengurangi pelayanan apabila komitmen pelayanan itu diterapkan.

“Ini suatu prestasi dan wujud kehadiran Pemerintah Kota Pontianak di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk pelayanan rumah sakit,” tuturnya.

Walikota Pontianak, Sutarmidji menjelaskan, jumlah keseluruhan tempat tidur sebanyak 300. Saat ini yang dimaksimalkan 250 tempat tidur. Namun apabila kondisi darurat, jumlah tersebut bisa dimaksimalkan hingga 300-320 tempat tidur.

“Kalau kondisi normal 250 sebab kita kekurangan tenaga untuk melayaninya,” ungkapnya.

Dirinya tidak ingin pelayanan berkurang meskipun infrastukturnya bagus. Karena itu, ia berharap RSUD SSMA tetap mempertahankan pelayanan. Dari sisi fasilitas, RSUD ini memiliki 18 klinik, termasuk bedah syaraf. Namun kelengkapan peralatannya yang belum terpenuhi semua.

“Beberapa dokter kita kirim untuk mengikuti pendidikan spesialis. Saya maunya ada spesialis jantung. Kalau hemodialisa atau cuci darah, nanti setelah dokter-dokter sudah selesai dari pelatihan, itu sudah bisa dioperasikan,” terang Sutarmidji.

Gedung instalasi rawat inap yang baru diresmikan Menpan-RB ini terdapat kelas VIP, I, II dan III. Sebelumnya, RSUD ini awalnya dirancang tanpa kelas. Namun untuk memenuhi standar BPJS, pihaknya membangun instalasi rawat inap dengan klasifikasi kelas ruangan. 85 persen tetap disediakan standar kelas III. Kendati demikian, dari sisi fasilitas, semua kelas memiliki fasiltas yang sama, termasuk standar layanan. Yang membedakannya hanya jumlah pasien dalam ruangan masing-masing kelas. Untuk kelas III terdapat enam tempat tidur, kelas II tiga tempat tidur, kelas I untuk dua tempat tidur dan VIP satu tempat tidur.

“Saya sebenarnya tidak menginginkan adanya kelas-kelas di rumah sakit ini. Masalahnya, peserta BPJS kelas I, dia opname di sini digabungkan dengan kelas III, mereka tidak mau karena mereka membayar premi BPJS kelas I. Karena itu untuk memenuhinya, terpaksa harus kita sediakan,” papar Walikota dua periode ini.

Dari sisi anggaran, Sutarmidji menyebut, keseluruhan dari mulai perencanaan sampai pengawasan menelan dana sebesar Rp41 miliar. Jumlah itu dinilainya masih terbilang murah sebab ada yang memperkirakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk membangun RSUD yang ditetapkan sebagai role model secara nasional ini sekitar Rp70 – 80 miliar.

“Kualitasnya juga tidak kalah karean yang membangunnya adalah kontraktor yang kredibel,” pungkasnya. (Wati Susilawati)

Simak Warta Volare setiap hari Senin-Jum;at pukul 12.00 dan 16.00 di Volare 103.4 FM