Browse By

Restoran Tak Patuh Terancam Hukum

Warta Volare Edisi 16 Maret 2015

Pontianak – Walikota Pontianak, Sutarmidji, cukup berang melihat banyaknya pemilik restoran dan rumah makan yang tidak membayar pajak sesuai ketentuan.

“Selama ini kita sudah cukup bersabar dengan itu. Makin ke sini, mereka makin seenaknya. Membuang sampah kita yang bersihkan, limbahnya dibuang sembarangan kita selesaikan, tapi tidak mau bayar pajak,” kata walikota, usai meninjau pembangunan SMAN 1 Pontianak, Senin (16/3).

Namu, kesabaran pemkot makin menipis, penutupan pun kerap dilakukan, bahkan menuurt otang nomor satu di Kota Pontianak ini tdak maslah jika semua rumah makin yang bandel ditutup.

“Kita minta sebanyak-banyaknya ditutup. Mereka makin seenaknya. Padahal, kita sudah mempermudah pembayaran pajak dengan mereka mencatat sendiri karena sistem bon bill mereka tidak mau,” ujar Midji.

Ia berujar, tidak wajar jika banyak rumah makan maupun. Restoran mendapat keuntungan hanya satu juta rupiah.

“Itu berarti satu hari Rp. 30.000 sama dengan dua piring setiap harinya. Itu lucu dan terlalu tidak rasional membayar pajaknya, itu namana bohong-bohongan,” ungkap dia.

Menurutnya, langkah penutupan dilakukan untuk membuat para pemilik rumah makan itu jera.

“Kalau tidak mau membayar, kita tutup. Kalau mereka bayar, boleh berjualan. Selama ini kita lakukan itu, buktinya, baru mereka membayar. Rumah makan Siti Nurbaya dan rumah makan Umi melakukan itu. Kita sudah memberi kemudahan kepada mereka, seharusnya mereka sadar akan kewajiban mereka,” paparnya.

Ia pun mengancam jika modus ini terus dilakukan, pihaknya pun tidak segan-segan membawa masalah ini kepada Kejaksaan untuk diusut tuntas.

“Perlu diketahui, di situ ada wajib pungut yang harus dilakukan restoran dan rumah makan. Artinya, ada uang pemerintah yang dititipkan di sana yang harus disetorkan kepada kita. Kalau tidak mereka telah melakukan penggelapan pajak. Saya belum sampai kepada pemikiran itu, jika sudah mereka berhadapan dengan hukum, kita akan sserahkan ke Kajaksaan,” tegas Ketua DPC PPP tersebut.

Sikap curang yang dilakukan banyak rumah makan dan restoran itu sangat ia sayangkan. Padahal, itu seharusnya tidak perlu dilakukan karena ada hak dan kewajiban yang ahrus dipenuhi.

“Mereka menganggap tak perlu, sayang mungkin disetor padahal itu kewajiban pada negara. Kalau tidak menarik 10 persen pajak itu,¬† pajak harus dtanggung sendiri oleh mereka. Sudah¬† parkir sembarangan, dan banyak tindakan lainnya. Jadi pengusaha itu harus jujur,” ucap Midji. (sis)