Browse By

Retribusi Perijinan Usaha Perikanan, Upaya Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Ikan

Warta 3 – 10 Desember 2010

Untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan,  pemerintah mengeluarkan Perda No. 4 Tahun 2006, guna pengendalian usaha perikanan melalui perijinan. Selain untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan, perijinan ini juga untuk membina usaha perikanan dan memberi kepastian terhadap usaha perikanan.

Herry Purwanto, Kasi Penangkapan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, menjelaskan objek retribusi  Izin Usaha Perikanan adalah berupa pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dalam bentuk usaha penangkapan, pengangkutan, pembudidayaan, pengumpulan dan pengangkutan, pengolahan, serta pengiriman hasil perikanan antar provinsi dan atau ekspor.

Retribusi Perijinan ini terdiri dari Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Ijin Pembudidayaan Ikan (SIBI), Surat Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan (SPPI), Surat Pengolahan Ikan (SPI), dan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan. Untuk besarnya tarif retribusi, berdasarkan tarif per Gross Tonnage (GT)kapal yang digunakan, kapasitas produksi dan tingkat teknologi, jumlah dan hasil perikanan yang dikirim.

Herry menambahkan, restribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini, juga dipergunakan untuk pembangunan perikanan dan untuk konservasi atau pemulihan kembali wilayah laut.