Sosialisasi Pos Pengaduan dan Pengawasan UN dan USBN Tahun 2017

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tahun 2017, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Satuan Pendidikan, Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 2016/2017 yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Tahun 2017 dan Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2017, sebagaimana pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun 2017 ini Ombudsman RI secara nasional juga melakukan pengawasan pelaksanaan UN dan USBN dimaksud.

Terdapat tiga hal yang akan dilakukan Ombudsman RI dalam upaya pengawasan dimaksud yaitu:

  1. Membuka POS PENGADUAN UN dan USBN Tahun 2017 (informasi melalui spanduk) yang bertujuan untuk menghimbau kepada masyarakat apabila menemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan UN dan USBN untuk segera menyampaikan laporan ke Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat dengan cara CALL CENTER 137 atau SMS 0821-3737-3737 dengan format laporan, ketik: Nama Pelapor*No. KTP*Asal Provinsi*Isi Laporan. Laporan tidak dipungut biaya dan identitas pelapor dapat dirahasiakan
  2. Menjalin kerjasama dan sosialisasi tentang POS PENGADUAN UN dan USBN Tahun 2017 melalui media massa (cetak danelektronik)
  3. Pengawasan/Pemantauan langsung dilaksanan=kan di beberapa sekolah (SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat) baik yang ada di Kota Pontianak maupun Kabupaten/Kota yang da di Kalimantan Barat seperti: Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Ketapang dan Melawi.
    Pengawasan/Pemantauan langsung ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses UN dan USBN terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    Sebagai bentuk kerjasamadan sinergisitas dalam proses pengawasan, Ombudsman telah berkoordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Kepala Bidang SMA yang juga sebagai Ketua UN Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
    Dasar Hukum:

    1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan
    2. Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 2016/2017 yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Tahun 2017
    3. Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2017

Untuk memudahkan proses pengawasan/pemantauan ini, Ombudsman RI memiliki from Indikator Pemantauan Pelaksanaan USBN dan UN baik yang UNBK (Ujian Nasional Berdasarkan Komputer) ataupun yang UNKP (Ujian Nasional Kertas dan Pensil).

Beberapa potensi penyimpangan yang perlu diawasi sebagai berikut:

  1. Ruang ujian yang transparan untuk mempermudah akses pengawasan
  2. Antisipasi pemadaman listrik
  3. Peran serta Pengawas Ruangan (apakah Pengawas membiarkan siswa berdiskusi atau tidak)
  4. Kelengkapan UN seperti: LJUN, Daftar Hadir dan Berita Acara Pelaksanaan UN
  5. Kondisi bahan UN (apakah dalam kondisi baik dan bersegel atau tidak)
  6. Adanya kemungkinan kelebihan jumlah naskah soal UN selama ujian berlangsung tetap harus disimpan di ruang ujian dan tidak diperbolehkan dibaca oleh Pengawas Ruangan
  7. Monitoring UN dan USBN Tahun 2017 di beberapa SMK/SMA, SMP/Sederajat di beberapa wilayah seperti Pontianak, Mempawah dan Singkawang, dari tanggal 3 April hingga 8 Mei 2017

Semua Laporan Masyarakat yang masuk melalui POS PENGADUAN UN dan USBN Tahun 2017 akan diregistrasi dan ditangani di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan segera akan ditindaklanjuti sesuai dengan permasalahan yang disampaikan,

Hasil atau temuan dari Pengawasan/Pemantauan langsung ke beberapa sekolah akan disusun menjadi sebuah laporan dan akan disampaikan kepada Ombudsman RI di Jakarta. Selanjutnya Ombudsman RI akan menyampaikan hasil monitoring dan saran kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI