Sutarmidji Ancam Laporkan ke Satgas Antimafia Tanah

Warta Volare Edisi 25 Februari 2015

PontianakWali Kota Pontianak, Sutarmidji mengingatkan kepada seluruh warga yang menduduki tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang sudah bersertifikat di lahan eks Persatuan Tentara Pejuang (PTP) Jalan Harapan Jaya dan sekitarnya, supaya segera mengembalikan lahan tersebut kepada Pemkot. Ia mengancam akan menyerahkan perkara itu untuk ditangani Satgas Antimafia Tanah yang dibentuk Polda Kalimantan Barat (Kalbar) bila warga bersikeras menduduki tanah negara tersebut.

“Tanah eks PTP itu bukan tanah warisan, tidak ada satu orang pun yang boleh mengklaim bahwa itu tanah warisan. Tanah itu tanah negara atau swapraja yang dulu diserahkan ke PTP namun setelah selesai konsolidasi tanah itu kembali di bawah penguasaan Pemkot secara keseluruhan. Tidak ada lagi konsolidasi, tidak boleh ada yang mengaku ahli waris ini, ahli waris itu,” ujarnya saat ditemui di kediaman dinasnya, Kamis (26/2).

Midji memastikan tanah eks PTP bukanlah tanah warisan melainkan tanah yang disediakan pemerintah daerah pada masa itu dan digunakan untuk PTP. Ia menjelaskan secara singkat krnonologis lahan eks PTP yang diklaim oleh oknum yang mengaku sebagai ahli waris dari tanah tersebut. Tanah berstatus swapraja itu pada tahun 1951 diserahkan kepada PTP. Namun pada perjalanannya, PTP pun bubar kemudian dikonsolidasi.

“Nah sekarang tidak ada lagi konsolidasi, tetapi seluruhnya diserahkan kembali ke Pemkot. Tidak boleh ada yang mengaku sebagai ahli waris dari tanah tersebut. Saya akan tegas soal ini,” tegasnya.

Ia menghimbau masyarakat supaya jangan mau membayar kepada siapapun yang mengaku-ngaku ahli waris tanah eks PTP. Kalau ada yang mengaku ahli waris itu berarti tidak benar.

“Dan saya akan serahkan perkara ini kepada Satgas Antimafia Tanah Polda Kalbar. Kalau tidak begini, tidak akan selesai-selesai masalah itu. Tidak boleh ada yang mengaku sebagai ahli waris dari tanah tersebut. Saya akan tegas karena kasihan masyarakat yang harus membayar kepada oknum tertentu yang mengklaim sebagai ahli waris. Kalau memang dia ahli waris, dasarnya apa, kemudian betul tidak dia sebagai ahli waris siapa. Kita akan tangani permasalahan ini secepatnya,” terang Midji.

 Dari 31 persil lahan milik Pemkot itu, beberapa persil telah diduduki oleh warga dan bahkan ada yang sudah dibangun rumah. Mereka membeli tanah tersebut dari oknum-oknum yang mengaku sebaga haknya padahal tanah itu sudah ada sertifikat atas nama Pemkot.

“Nah, masalah kalau sudah ada bangunan di atas lahan tersebut, kalau perlu kita bongkar. Jangan ngancam-ngancam mau duduki kantor lurah, mau duduki kantor camat, mau duduki kantor Wali Kota, saya tunggu saja. Saya tidak akan pernah tunduk pada mafia tanah itu. Masa’ orang yang menduduki tanah pemerintah yang sudah ada sertifikat lalu mereka yang mau benar, mereka yang mau menduduki kantor lurah. Harusnya sudah dia salah, dia yang harus malu tetapi justru dia yang arogan,” tukasnya.

Wali Kota akan meminta pihak kepolisian menindak tegas para oknum mafia tanah yang menduduki lahan milik Pemkot yang bersertifikat. Bahkan bila perlu provokator-provokatornya juga turut ditangkap.
“Sampai kapanpun tidak akan pernah dikeluarkan sertifikat di atas lahan itu selain yang sudah dimiliki Pemkot,” ujarnya. (sis)