UU Desa Perlu Fokus Kesetaraan Gender

Pontianak – Ketua bidang Pencegahan Tindak Trafficking Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Asih Setiawati, mengungkapkan persoalan gender itu bukan masalah kelamin, akan tetapi sebagai perbedaan sifat, peranan fungsi, dan status antara laki-laki dan perempuan yang tidak didasarkan pada perbedaan biologis, tapi berdasarkan pada relasi sosial budaya yang dipengaruhi struktur masyarakat yang lebih luas.

“Perlu punya hak yang sama dalam pembangunan. Termasuk jika bicara soal pertanian, maka perempuan punya hak yang sama dalam pertanian seperti halnya laki-laki,” ungkapnya.

Hak ini termasuk untuk mendapatkan pelatihan, bantuan bidang pertanian, dan lainnya. Hanya saja dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kata Asih, gambaran dalam UU tadi masih netral gender. Ini menyebabkan kurangnya partisipasi perempuan dalam berbagai forum pertemuan musyawarah Desa.

Secara kuantitatif, forum pertemuan atau Musyawarah Desa tidak menjadikan keterwakilan perempuan sebagai prasyarat partisipasi. Serta belum digambarkan pula bagaimana kapasitas pengambilan keputusan dan kontribusi perempuan dalam forum yang seharusnya lebih ditingkatkan.

Menurutnya dengan demikian perempuan belum mampu merespons kebutuhan‑kebutuhan strategis di dalam forum.

“Saat ini kita tengah melakukan advokasi untuk memasukkan pasal terkait ini agar perempuan lebih dilibatkan,” jelasnya saat menjadi pembicara Media Briefing Petani Perempuan Menjemput Asa Dengan Pangan Lokal, Senin (19/12).

Perempuan di desa juga perlu diberikan akses informasi tentang UU Desa ini, agar mereka juga bisa mengadvokasi diri mereka.

BP3AKB Kalbar menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) dengan kegiatan kongkrit. Menurut Asih, PUG adalah strategi mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman aspirasi, kebutuhan, permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang pembangunan.

“Khusus PUG bidang pertanian ini Dia menjelaskan kegiatan yang dilakukan dalam pengarusutamaan gender untuk bidang pertanian, di antaranya pelatihan perencanaan partisipatif, loka karya lapangan perencanaan partisipatif , pengembangan media penyuluhan pertanian, pengembangan desa model. dan pengadaan sarana/peralatan,” paparnya.  (Wati Susilawati)