Browse By

Walikota akan Terbitkan SK Aturan SKT

Warta Volare Edisi 27 Februari 2015

Pontianak – Walikota Pontianak, Sutarmidji ,dalam waktu dekat akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang mengatur penerbitan surat pernyataan tanah, dulu dikenal sebagai Surat Keterangan Tanah (SKT), yang ditandatangani lurah.

SK yang rencananya diterbitkan bulan Maret 2015 mendatang, mengatur bahwa lurah tidak boleh menandatangani atau mengetahui surat pernyataan kepemilikan lahan sebelum ada klarifikasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pontianak.

Artinya, sebelum surat pernyataan tanah ditandatangani, lurah harus terlebih dahulu mengklarifikasi atau berkoordinasi dengan BPN terkait obyek tanah tersebut.

Kemudian, surat pernyataan tanah itu hanya berlaku dua tahun sejak SK Wali Kota diterbitkan. Setelah dua tahun, surat pernyataan itu diberikan masa transisi selama tiga bulan untuk segera ditindaklanjuti dengan memprosesnya ke BPN untuk penerbitan sertifikatnya.

“Artinya, kalau SK itu saya keluarkan 1 Maret 2015 mendatang, maka surat pernyataan yang dibuat pada 1 Maret 2013 yang lalu itu masih berlaku tiga bulan ke depan. Setelah tiga bulan ke depan apabila tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan sertifikat maka itu gugur,” ujarnya, Jumat (27/2) di kediaman dinasnya.

Apabila SK itu terbit bulan Maret 2015 mendatang, surat pernyataan tanah yang ditandatangani lurah hanya berlaku selama dua tahun. Sedangkan surat pernyataan tanah yang sudah keluar sebelum SK terbit dan sudah sampai dua tahun, maka diberi waktu tiga bulan atau maksimal enam bulan untuk segera memproses lebih lanjut ke BPN untuk dibuat sertifikat.

“Kalau tidak diproses surat pernyataan tanah itu ke BPN berarti itu gugur dengan sendirinya,” terangnya.

Namun demikian, lanjut Sutarmidji, ketentuan itu tidak berlaku apabila SKT atau surat pernyataan tanah itu sudah sedang dalam proses BPN meskipun belum terbit sertifikatnya.

Sutarmidji mengimbau kepada masyarakat pemegang SKT maupun surat pernyataan tanah yang sudah masuk dua tahun untuk segera memproses pembuatan sertifikat ke BPN Kota Pontianak paling lambat tiga bulan hingga enam bulan ke depan.

“Saya minta dalam tiga bulan ke depan, saya masih kaji apakah tiga bulan atau enam bulan ke depan, harus sudah ada tindak lanjut proses ke BPN. Kalau dalam waktu tiga hingga enam bulan ke depan tidak ada tindak lanjut proses pembuatan sertifikat ke BPN, maka SKT atau surat pernyataan tanah itu dianggap tidak berlaku lagi,” tegasnya.

Sutarmidji menjelaskan, diterbitkannya SK itu untuk menghindari oknum-oknum mantan lurah menandatangani surat pernyataan tanah seolah-olah surat itu dibuat pada masa dia menjabat.

“Karena ada indikasi mantan-mantan pejabat kelurahan atau oknum mantan lurah yang berani menandatangani surat pernyataan kepemilikan lahan seolah-olah surat itu dikeluarkan pada masa oknum tersebut menjabat,” katanya.

Ia menduga beberapa bidang tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terindikasi ada yang disertifikatkan oleh oknum-oknum pegawai Pemkot.

“Kalau sampai oknum pegawai dan eks pegawai Pemkot tidak mengembalikan tanah-tanah tersebut, saya juga akan menyerahkan perkara itu ke Satgas Antimafia Tanah di Polda Kalbar,” ancam Sutarmidji. (sis)