Browse By

Walikota Sampaikan Hasil Rakor Dewan Ketahanan Pangan ke TPID

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak menggelar rapat koordinasi (rakor) Dewan Ketahahan Pangan di Aula Rohana Muthalib, Kamis (23/11). Rakor ini membahas ketersediaan pangan hingga harga pangan.

Walikota Pontianak, Sutarmidji meminta hasil-hasil dari rakor ini harus direkomendasikan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

“Supaya kita bisa menangani dan mengantisipasi agar tidak terjadi inflasi di sektor pangan,” sebutnya.

Inflasi sektor pangan harus terjaga dengan baik. Dirinya juga meminta agar Dewan Ketahanan Pangan harus mampu menghitung dan jeli melihat faktor-faktor penyebab terjadinya gejolak harga di pasaran. “Bagaimana mengantisipasinya, itu harus terkoordinir dengan baik,” katanya.

Melalui rakor ketahanan pangan ini perlu dilakukan evaluasi . Dari hasil evaluasi itu perlu ada solusi-solusi untuk mengatasi masalah ketersediaan pangan di Kota Pontianak. Ketersediaan pangan ini perlu dijaga.

“Menjaga itu lebih sulit sebab di sini bukan pusat produksi pangan terkecuali sayur-sayuran, sedangkan pangan lainnya kita sangat tergantung dengan kabupaten lain,” tutur Midji.

Walikota dua periode ini memastikan pasokan kebutuhan pokok di Pontianak tetap tersedia dengan cukup sehingga tidak mengakibatkan inflasi. Untuk menjaga inflasi itu, kata dia, tidak gampang. Apalagi letak geografis Pontianak dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Kubu Raya yang cukup luas, di mana daerah perkotaannya tidak tersedia pasar yang cukup sehingga tergantung dengan pasar yang ada di Pontianak.

“Untuk itu dibutuhkan suplai barang-barang kebutuhan pokok harus lebih besar jumlahnya. Hal-hal seperti inilah yang harus dibahas dalam rakor,” ujarnya.

Orang nomor satu di Kota Pontianak ini menyatakan stok bahan pangan hingga saat ini masih mencukupi, demikian pula cadangan pangan tersedia cukup. Ia berkeinginan meningkatkan dua sampai tiga kali lipat dari yang tersedia saat ini.

“Sehingga apabila terjadi gejolak harga, kita bisa langsung lakukan operasi pasar, kita langsung suplai untuk masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan beras. Dengan demikian harga akan stabil,” jelasnya.

Sutarmidji sependapat dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa pada hari-hari tertentu, misalnya hari raya keagamaan, di mana kerap dimanfaatkan oleh para spekulan dan menimbulkan gejolak harga yang tidak rasional, pemerintah membuat patokan harga tertinggi yang dibolehkan.

“Seperti ketika bulan ramadan lalu, kan bagus itu harga beras dipatok berapa tertinggi, gula dipatok paling tinggi berapa. Tahun lalu harga gula sempat melonjak Rp17 ribu perkilo. Nah, bulan ramadan tahun ini hanya Rp12500,” pungkasnya. (wti)