Warung Lamongan Omzet Rp2 juta Wajib Bayar Pajak

Pontianak – Setelah menyasar tempat hiburan, tim gabungan yang terdiri dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak bersama Satpol PP Kota Pontianak kembali menyisir sejumlah warung lamongan, nasi goreng, bakso dan warung kopi, Rabu (23/11) malam.

Sebanyak 20 obyek pajak kuliner tersebut didatangi petugas lantaran menunggak pajak yang menjadi kewajibannya. Bahkan, ada salah satu warung lamongan yang telah mendapatkan piagam ucapan terima kasih dari Dispenda atas kepatuhannya membayar pajak, turut terjaring razia karena menunggak pajak.

“Piagam itu kita ambil karena wajib pajak tidak bisa menjaga kepatuhannya dalam membayar pajak. Kita minta mereka sesegera mungkin menyelesaikan tunggakannya ke Kantor Dispenda, paling lambat tujuh hari kerja,” tegas Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan Pengembangan Dispenda Kota Pontianak, Ruli Sudira saat memimpin tim razia.

Dikatakannya, yang menjadi sasaran razia ini adalah  rumah makan atau warung makan yang tidak taat pajak. Kendati mereka sebelumnya sudah disurati dan diimbau untuk melunasi kewajibannya namun tidak pernah merespon.

Pemilik atau penanggung jawab usaha yang menjadi sasaran penertiban, diminta menandatangani surat pernyataan bahwa yang bersangkutan segera menyelesaikan tunggakan pajak usahanya. Selain itu, tempat usaha juga distikerisasi yang berisi peringatan supaya pemilik usaha segera menyelesaikan tunggakan pajak paling lambat tujuh hari kerja. Dari sejumlah warung makan yang dirazia, tunggakan yang paling lama adalah 15 bulan.

“Itu sudah berkali-kali kita lakukan pembinaan, sudah didatangi, makanya kegiatan ini akan rutin digelar oleh tim sehingga kita berharap dengan rutinitas ini akan memberikan efek jera bagi wajib pajak,” sebutnya.

Ruli mengungkapkan, saat tim yang dipimpinnya turun ke lapangan, pemilik usaha mengakui sudah menerima surat yang disampaikan Dispenda supaya mereka segera menyelesaikan tunggakan pajak. Namun kesadaran pelaku usaha dalam membayar pajak masih cukup rendah. Untuk itu, dengan menggelar penertiban ini, pihaknya secara tegas memberikan peringatan keras supaya yang bersangkutan segera melunasi kewajibannya sebagai wajib pajak.

“Kalau ini kita biarkan, nantinya akan menjadi sesuatu yang kurang baik dalam mendisiplinkan masyarakat terkait kepatuhannya membayar pajak. Dan dikuatirkan akan menjadi suatu kebiasaan kalau dibiarkan,” tuturnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2010 tentang pajak daerah, menyebut bahwa pajak kegiatan usaha itu didasarkan pada omzet. Untuk omzet kotor yang diperoleh per bulan minimal Rp2 juta, mereka berkewajiban membayar pajak sebesar 10 persen dari jumlah penghasilan kotor tersebut.

Meskipun usaha tersebut tidak mengantongi izin usaha, sambung Ruli, sepanjang tempat mereka berjualan tidak melanggar fasilitas umum maka pajaknya akan ditarik. Artinya, izin itu tidak menjadi syarat mutlak untuk dipungut pajaknya.

“Namun apabila tempat mereka berjualan melanggar fasilitas umum, itu juga tidak kita benarkan. Selama mereka berjualan tidak di tempat-tempat yang dilarang, mereka kita tarik pajak sesuai ketentuan yang berlaku,” terangnya.

Berdasarkan data Dispenda Kota Pontianak, secara keseluruhan, jumlah obyek pajak yang menjadi target penertiban sekitar 50-an. Jumlah itu masuk kategori sangat bandel. Namun demikian, seiring pihaknya gencar melayangkan surat pemberitahuan serta merazia sejumlah obyek pajak, jumlah itu akan semakin berkurang.

“Salah satunya dengan menggelar penertiban malam ini, mereka akan langsung menyelesaikan pajaknya ke Dispenda,” ucap Ruli.

Dari pengakuan pelaku usaha yang diketahuinya, ada yang merupakan pemilik baru yang mengambil alih usaha tersebut. Padahal, usaha yang digeluti pemilik sebelumnya, masih ada tunggakan pajak yang belum diselesaikan. Sementara, menurut pemilik baru, belum ada kesepakatan antara pemilik terdahulu atas peralihan kepemilikan usaha dimaksud.  Semestinya, kata Ruli, mereka langsung melaporkannya ke Dispenda saat adanya peralihan kepemilikan usaha sehingga bisa diperoleh data yang sebenarnya.

“Kalau sudah dilakukan razia pada malam ini, kita minta pemilik baru bertanggung jawab atas tunggakan-tunggakan terdahulu. Urusan pemilik lama dan baru itu urusan internal mereka, namun bagi kita, mereka tetap berkewajiban membayar pajaknya,” tukasnya.

Salah seorang wajib pajak yang tempat usahanya menjadi sasaran penertiban, mengatakan, dirinya adalah pemilik baru meskipun lokasi dan nama usaha masih menggunakan dari pemilik sebelumnya. Ia merasa terbebani dengan tunggakan pajak oleh pemilik sebelumnya.

“Saya akan bicarakan dulu dengan pemilik lama supaya tunggakan pajak ini bisa diselesaikan,” (Wati Susilawati)