Yuks, Buat Sertifikasi Aset Milik Pelaku UMKM di Disperindagkop Gratis

Warta Volare Edisi 25 Februari 2015
 
Pontianak – Angin segar bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi yang selama ini terkendala permodalan lantaran aset berupa tanah dan bangunan yang seharusnya bisa dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman modal dari bank, namun lantaran tanah yang dimilikinya belum bersertifikat sehingga tidak bisa memperoleh pinjaman, kini tak perlu kuatir lagi.

Tahun 2015 ini, melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pontianak, para pelaku UMKM dan koperasi bisa mengikuti program bantuan untuk sertifikasi tanah milik pelaku UMKM dan koperasi. Program BPN Kota Pontianak ini dimediasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam rangka pemerintah membantu UMKM dalam pemenuhan persyaratan untuk mengakses permodalan di bank.

“Silakan para pelaku UMKM yang asetnya belum bersertifikat mendaftarkan diri ke Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Perindagkop) dan UKM Kota Pontianak. Biayanya ditanggung oleh DIPA BPN Kota Pontianak,” ujar Wali Kota Pontianak, Sutarmidji di kediaman dinasnya, Rabu (25/2).

Program ini dalam rangka pemerintah membantu UMKM dalam pemenuhan persyaratan untuk mengakses permodalan di bank. Bahkan apabila sertifikatnya sudah selesai dan sudah jadi, para pelaku UMKM dan koperasi yang berniat melakukan peminjaman modal di bank, maka tim dari Pemkot serta dari perbankan dalam hal ini Bank Indonesia (BI) akan membantu dalam mengakses ke bank supaya mereka bisa memperoleh modal usaha yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha yang digelutinya.

“Nah, inilah bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu UMKM mengakses diri ke bank. Dan saya harap ini segera dilaksanakan,” katanya.

Program bantuan sertifikat ini tidak diperuntukkan bagi mereka-mereka yang tidak termasuk kategori UMKM. Karen itu, program ini lebih selektif dan mesti tepat sasaran dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan sertifikasi tanah dan bangunan milik pelaku UMKM.

“Nanti akan ada klarifikasi dan persyaratan yang harus mereka penuhi. Dan saya akan berusaha memantau ini supaya bantuan sertifikasi ini tidak timbul masalah di kemudian hari,” tutur Sutarmidji.

Ia menegaskan supaya jangan sampai ada salah persepsi dari masyarakat terkait bantuan sertifikasi tanah dan bangunan karena bantuan ini tidak diperuntukkan bagi kios-kios kecil, melainkan tempat tinggal maupun aset milik pelaku UMKM yang bisa dijadikan jaminan di bank. Selain itu, diprioritaskan untuk sertifikasi bagi aset pertama yang dimiliki.

“Misalnya dia sudah punya aset banyak, kemudian membeli lagi tanah dan belum bersertifikat, seperti itu tidak berhak mendapat bantuan sertifikasi. Atau sudah punya 4 hingga 6 persil yang sudah bersertifikat walaupun UMKM tetap tidak berhak. Yang berhak itu mereka yang belum punya sertifikat sama sekali,” pungkasnya. (sis)